Apresiasi OTT KPK, Ketua LP-KPK Riau Dorong Pengusutan Dugaan TPPU Kasmarni dan Skandal Yopi Arianto

TOPIKPUBLIK.COM - PEKANBARU - Apresiasi OTT KPK, Ketua LP-KPK Riau Dorong Pengusutan Dugaan TPPU Kasmarni dan Skandal Yopi Arianto, Ketua Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Riau, Thabrani Al-Indragiri, memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas keberhasilan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, pada Senin malam. Thabrani menilai langkah KPK ini menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi di daerah.  

"Kami mendukung penuh KPK dalam upayanya mengungkap praktik korupsi di pemerintahan daerah. Ini langkah nyata untuk menciptakan pemerintahan yang bersih," ujar Thabrani.  

Desakan Penyelidikan Dugaan TPPU Kasmarni, Thabrani meminta KPK untuk melanjutkan penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan Bupati Bengkalis, Kasmarni, yang disebut terkait aliran dana gratifikasi Rp23,6 miliar dari suaminya, Amril Mukminin. Dalam putusan pengadilan, dana tersebut diduga disamarkan melalui rekening Bank CIMB Niaga Syariah atas nama Kasmarni.  

“KPK harus segera menindaklanjuti fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Penundaan ini hanya akan mengurangi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” tegas Thabrani.  

Sorotan pada Yopi Arianto dan PT Duta Palma, Thabrani juga menyoroti skandal mantan Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto, yang diduga terlibat dalam penerbitan izin lokasi untuk anak perusahaan PT Duta Palma Group di kawasan hutan yang dilindungi. Langkah ini dianggap melanggar hukum dan menjadi perhatian dalam sidang Pengadilan Tipikor.  

“Pengakuan Yopi di pengadilan soal penerbitan izin lokasi harusnya menjadi dasar untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun, hingga kini belum ada tindakan tegas terhadap dirinya,” kata Thabrani.  

Sementara itu, kasus serupa yang melibatkan mantan Bupati Inhu, Raja Thamsir Rachman, menunjukkan progres hukum yang lebih jelas. Raja Thamsir telah ditetapkan sebagai tersangka karena memuluskan penguasaan lahan sawit oleh PT Duta Palma selama masa pemerintahannya.  

Dorongan untuk Penegakan Hukum Tegas dan Transparan, Thabrani menegaskan bahwa konsistensi dan keberanian KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi sangat penting. Ia menekankan perlunya langkah hukum yang tegas, tanpa pandang bulu, terhadap pelanggaran yang melibatkan pejabat daerah.  

“Jangan sampai kasus besar ini berlalu tanpa kejelasan. Korupsi adalah ancaman terbesar bagi pembangunan daerah,” tutup Thabrani.  

OTT terhadap Risnandar Mahiwa dan desakan investigasi terhadap kasus Kasmarni serta Yopi Arianto menjadi ujian bagi KPK dalam menunjukkan keberanian dan integritasnya. Masyarakat kini menanti langkah nyata untuk menegakkan keadilan di Riau.  

#RRZ