Bupati Rohil Dukung Pengukuhan FKPMR, Chaidir Tegaskan Melayu Harus Bangkit

TOPIKPUBLIK.COM – PEKANBARU | Rabu, 30 Juli 2025 — Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, menghadiri prosesi pengukuhan pengurus Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) yang digelar khidmat di Balai Serindit Gedung Daerah, Kota Pekanbaru. Kehadiran kepala daerah pesisir Riau ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mendukung keberlangsungan marwah Melayu Riau sebagai identitas lokal yang patut dilestarikan di tengah dinamika nasional.

Dalam acara yang dihadiri hampir 200 tokoh lintas generasi dan latar belakang tersebut, Ketua Majelis Pemuka Masyarakat Riau, Dr. drh. H. Chaidir, MM, menyampaikan pidato orasi kebudayaannya yang menggugah. Ia menyoroti tantangan serius yang dihadapi masyarakat Melayu, khususnya terkait penurunan proporsi etnis Melayu yang kini hanya sekitar 34 persen dari total populasi Riau.

“Kita hidup dalam realitas multietnis. Di Riau, Melayu bukan mayoritas mutlak. Tapi kita punya tanggung jawab moral untuk memastikan nilai, budaya, dan warisan Melayu tetap hidup dan relevan,” ujar Chaidir dalam pidatonya.

Menurutnya, jika para pemuka adat dan tokoh intelektual Melayu hanya diam, maka peradaban Melayu berisiko tergilas oleh arus globalisasi yang cenderung mendewakan modernitas tanpa akar. Ia pun mengajak Bupati Bistamam untuk membuka ruang dialog lebih terbuka dan inklusif dengan masyarakat adat Melayu, terutama di kawasan pesisir seperti Rokan Hilir yang merupakan jantung sejarah peradaban Melayu di Sumatera.

Revitalisasi FKPMR dan Tantangan Otonomi Daerah

Dalam kesempatan yang sama, Brigjen TNI (Purn) H. Saleh Djasit, SH, selaku Ketua Majelis Kehormatan FKPMR, menyampaikan kilas balik perjuangan bersama almarhum Tabrani Rab, salah satu inisiator gagasan Riau Merdeka. Djasit menegaskan bahwa perjuangan itu bukan untuk makar, melainkan sebagai bentuk konstitusionalisme daerah demi pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil.

“Saat saya menjabat Gubernur Riau, perjuangan itu tetap dalam koridor hukum. Kita ingin pusat tidak hanya mengatur, tetapi hadir secara adil. Skema Dana Bagi Hasil (DBH) migas adalah contoh perjuangan sah dari aspirasi rakyat Riau,” tegasnya.

Dukungan terhadap penguatan FKPMR juga datang dari sejumlah tokoh senior seperti Azlaini Agus dan Mukhtar Akhmad, yang kini tergabung dalam Dewan Pakar FKPMR. Djasit menyebut keberhasilan pengambilalihan Blok CPP dan Blok Rokan dari kendali pusat sebagai buah perjuangan panjang yang digerakkan oleh keberanian moral FKPMR.

Dari Gerakan Akar Rumput ke Strategi Nasional

Sejak berdiri pada 21 Juni 1998, FKPMR menjadi wadah perjuangan moral dan intelektual yang lahir dari respons atas marginalisasi struktural masyarakat Riau di era Orde Baru. Forum ini berkembang menjadi penghubung antara rakyat, akademisi, tokoh adat, dan profesional dalam memperjuangkan kemandirian daerah, keadilan fiskal, serta pelibatan tokoh lokal dalam pembangunan.

Puncak artikulasi politik masyarakat Riau terjadi dalam Kongres Rakyat Riau (KRR) tahun 2000, yang menjadi tonggak wacana federalisme dan otonomi daerah. Wacana ini lahir sebagai koreksi atas ketimpangan relasi pusat-daerah, terutama dalam pengelolaan kekayaan alam dan kebijakan strategis lainnya.

FKPMR juga pernah menjadi garda terdepan dalam penolakan terhadap penempatan gubernur non-lokal serta pelibatan aktif dalam advokasi sektor kehutanan dan agraria. Bahkan isu lingkungan, kabut asap, dan konflik lahan menjadi bagian dari perjuangan akar rumput yang kini dikawal FKPMR dengan pendekatan etis dan visioner.

Bangkit dari Vakum, FKPMR Kini Lebih Terstruktur dan Responsif

Pasca wafatnya Ketua Umum Kol. (Purn) Abbas Djamil pada tahun 2015, FKPMR sempat mengalami kevakuman. Namun, melalui Mubes II tahun 2019, forum ini kembali bangkit di bawah kepemimpinan Dr. Chaidir, dengan struktur kelembagaan yang lebih solid dan arah gerakan yang berbasis pada nilai, integritas, serta nalar publik.

Kini FKPMR tidak hanya berbicara di level elite, tetapi menyuarakan denyut aspirasi masyarakat akar rumput, dari isu lokal hingga nasional. Dengan prinsip keberpihakan pada rakyat dan moralitas publik, FKPMR menjelma menjadi jangkar etis di tengah arus liberalisasi dan globalisasi yang kerap menggerus identitas daerah.

Hadirnya Tokoh Strategis Perkuat Legitimasi Forum

Pengukuhan ini turut dihadiri tokoh-tokoh penting dari unsur Forkopimda Provinsi Riau dan elite strategis nasional maupun daerah. Di antaranya: Gubernur Riau, Kapolda Riau, Danrem Wirabima 031, Danlanal Dumai, Kepala Kejati Riau, anggota DPR RI H. Munif, Ketua LAM Riau, serta para bupati dan walikota se-Riau.

Dengan pengukuhan ini, FKPMR semakin kokoh sebagai forum strategis masyarakat Riau dalam memperjuangkan keadilan, identitas, dan otonomi daerah. Forum ini diyakini akan terus menjadi pengawal nilai-nilai luhur, suara rakyat, dan kebijakan berkeadilan sosial untuk Riau dan Indonesia.