Krisis Keuangan Pemkab Rohil, OPD Lumpuh dan Gaji RT Terlantar

ROKAN HILIR – TOPIKPUBLIK.COM – Kamis, 11 September 2025.
Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) hingga pertengahan September 2025 masih menuai sorotan tajam publik. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebut-sebut berjalan pincang, bahkan nyaris lumpuh total akibat ketidakjelasan anggaran daerah yang tak kunjung terselesaikan. Ironisnya, dampak dari kisruh keuangan daerah ini bukan hanya memukul program pembangunan, melainkan juga membuat gaji perangkat di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) ikut terlantar.

Situasi pelik ini semakin mempertegas kegamangan roda pemerintahan daerah di tahun 2025. Publik menilai, hampir satu tahun belakangan, OPD di Rokan Hilir tidak mampu bergerak optimal dalam melanjutkan agenda pembangunan. Kondisi stagnan tersebut kian menumbuhkan keresahan di tengah masyarakat yang menantikan realisasi janji-janji pemerintah daerah.

OPD Akui Lumpuh Karena Anggaran Tak Stabil

Dari hasil pantauan lapangan serta konfirmasi langsung melalui pesan singkat kepada sejumlah OPD, terungkap bahwa kendala utama terletak pada keuangan daerah yang tidak stabil. Pemangkasan anggaran besar-besaran membuat OPD kehilangan daya gerak dalam melaksanakan program kerja.

“Bagaimana kita bisa berjalan secara maksimal, sementara keuangan daerah kita tidak stabil. Hampir seluruh kegiatan dinas dipangkas dalam skala besar, sehingga OPD di Rohil nyaris lumpuh total,” ungkap beberapa pejabat OPD saat dikonfirmasi terkait kondisi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rokan Hilir.

Pernyataan ini menjadi alarm keras bagi publik, sebab jika OPD tak mampu bekerja optimal, maka pelayanan masyarakat dan realisasi pembangunan otomatis terhambat.

Sekda Rohil Bantah, Klaim Keuangan Daerah Aman

Berbeda dengan kondisi di lapangan, Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hilir, Fauzi, justru menyampaikan keterangan yang berlawanan. Menurutnya, kondisi keuangan daerah masih dalam kategori baik-baik saja. Ia menegaskan bahwa selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dirinya sudah bekerja sebagaimana mestinya.

“Terkait tunda bayar kegiatan, hal ini tidak lepas dari dampak efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat. Jadi bukan berarti keuangan daerah kita bermasalah,” ujar Fauzi kepada wartawan.

Namun, klaim Sekda ini justru menambah polemik. Pasalnya, apa yang disampaikan tidak sejalan dengan fakta lapangan serta keluhan para OPD yang merasa tertekan akibat minimnya anggaran.

DPRD Rohil: Efisiensi Hanya Berlaku Pada Kegiatan Non-Fisik

Sementara itu, pihak legislatif Rokan Hilir melalui DPRD sebelumnya juga pernah menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat hanya berlaku untuk kegiatan non-fisik. Artinya, program-program fisik atau pembangunan infrastruktur seharusnya tetap berjalan normal dan tidak terdampak pemangkasan.

“Efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat lebih banyak menyasar kegiatan non-fisik. Untuk kegiatan fisik di Rohil seharusnya tidak terganggu,” terang salah seorang anggota DPRD Rohil dalam pernyataan sebelumnya.

Keterangan DPRD ini semakin mempertegas adanya perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif, serta membuka pertanyaan besar terkait transparansi pengelolaan anggaran daerah.

Publik Menanti Transparansi dan Kepastian

Hingga kini, polemik terkait dugaan porak-poranda keuangan daerah Pemkab Rohil masih menggantung tanpa kepastian yang jelas. Masing-masing pihak memberikan penjelasan berbeda, sehingga publik semakin sulit mendapatkan jawaban yang obyektif.

Kondisi ini bukan hanya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi menghambat laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan munculnya persoalan gaji perangkat RT yang terlantar, isu ini berpotensi menjadi bola panas politik di Rokan Hilir.

Masyarakat kini berharap pemerintah daerah segera membuka data keuangan secara transparan, menyampaikan kondisi yang sebenarnya, serta memberikan solusi nyata agar pelayanan publik dan pembangunan tidak terus terhambat. Sebab, tanpa langkah konkret, Rohil terancam kehilangan momentum pembangunan yang sangat dibutuhkan.

Editor: Thab411
Wartawan: Panca Sitepu