Mafia Anggaran Diduga Mandulkan Dinas Pendidikan Rokan Hilir

ROKAN HILIR, TOPIKPUBLIK.COM – Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau belakangan ini kembali menjadi sorotan publik. Hingga akhir Agustus 2025, tanda-tanda “kemandulan” dalam roda birokrasi pendidikan daerah tersebut semakin nyata terlihat.

Pantauan masyarakat menunjukkan bahwa program-program Disdikbud Rohil seolah berjalan di tempat. Alih-alih menorehkan kemajuan berarti, instansi yang seharusnya menjadi motor penggerak pendidikan daerah justru menghadirkan kekecewaan mendalam.

Dugaan Mafia Anggaran Jadi Biang Masalah

Dari berbagai suara publik yang berkembang, muncul dugaan kuat bahwa “kemandekan” di tubuh Disdikbud Rohil dipicu oleh kehadiran oknum yang diduga berperan sebagai mafia anggaran. Praktik semacam ini disinyalir menggerogoti jalannya kebijakan, sehingga capaian pembangunan dunia pendidikan di Rohil terancam gagal total.

Banyak pihak menilai, jika praktik mafia anggaran benar-benar bercokol di Disdikbud, maka hal itu tidak hanya merugikan internal dinas, melainkan juga berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan bagi generasi muda. Situasi ini jelas mencoreng wajah pemerintahan daerah, sekaligus menimbulkan pertanyaan besar: kemana arah sebenarnya pendidikan Rokan Hilir akan dibawa?

Respons Kepala Disdikbud Rokan Hilir

Ketika dikonfirmasi terkait dugaan ini, M. Nur-Hidayat selaku Kepala Dinas Pendidikan Rokan Hilir tak menampik adanya persoalan serius di instansi yang ia pimpin.

“Sebagian besar masalah yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir ini merupakan dampak negatif dari efisiensi yang telah terjadi,” ujar M. Nur-Hidayat melalui pesan WhatsApp pada Kamis pagi, 28 Agustus 2025.

Meski begitu, ia belum dapat memastikan arah penyelesaian ke depan. “Saya sendiri tidak bisa memastikan bagaimana nantinya. Namun mudah-mudahan ada solusi atau jalan keluar yang bisa menjadi landasan bagi Disdikbud Rohil untuk tetap maju,” tambahnya penuh harap.

Akar Masalah: Data Program yang Kerap Berubah

Indikasi adanya mafia anggaran kian menguat ketika publik menyoroti pola kerja di bidang program Disdikbud Rohil. Data kegiatan yang seharusnya menjadi acuan pembangunan, justru kerap berubah berkali-kali tanpa alasan jelas. Fenomena ini menimbulkan kesan adanya permainan “tangan tak terlihat” yang mengatur anggaran sesuai kepentingan kelompok tertentu.

Padahal, efisiensi anggaran sudah lama dilakukan. Jika perubahan data terus terjadi, publik menilai hal itu lebih condong pada dugaan manipulasi dibanding sekadar penyesuaian administratif.

Pendidikan Rokan Hilir di Persimpangan Jalan

Masyarakat kini menaruh harapan besar agar pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas segera turun tangan menelusuri dugaan keberadaan mafia anggaran di tubuh Disdikbud Rohil.

Jika dibiarkan, kemandulan birokrasi ini bukan hanya merusak wajah pendidikan daerah, tetapi juga mengancam masa depan anak-anak Rokan Hilir yang seharusnya mendapat layanan pendidikan terbaik.

Publik pun menegaskan akan terus memantau setiap gerakan dan kebijakan Disdikbud Rohil. Kehadiran mafia anggaran tidak boleh lagi menjadi duri dalam daging yang menghambat kemajuan dunia pendidikan di Bumi Seribu Kubah.

Editor: Thab313
Wartawan: Panca Sitepu