Sekda Siak Siap Jalankan Arahan Wamendagri Perkuat Strategi APBD dan Inflasi

PEKANBARU — TOPIKPUBLIK.COM — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak, Mahadar, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak untuk mengikuti seluruh arahan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Pengendalian Inflasi, yang digelar di Ruang Melati Lantai 3, Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/10/2025).

Rakor penting tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Riau Abdul Wahid, dan dihadiri oleh seluruh kepala daerah, bupati, wali kota, serta Sekda se-Provinsi Riau. Agenda ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi dan mempercepat realisasi belanja daerah guna mendukung ketahanan ekonomi dan pengendalian inflasi regional.

Wamendagri Dorong Optimalisasi Belanja Daerah

Dalam arahannya, Bima Arya menyoroti pentingnya percepatan realisasi belanja daerah yang hingga pertengahan Oktober 2025 masih tergolong rendah secara nasional. Ia meminta setiap pemerintah daerah untuk mengoptimalkan serapan anggaran agar manfaat APBD 2025 dapat segera dirasakan masyarakat.

“Rata-rata nasional realisasi belanja daerah berada di angka 54,45 persen. Untuk kabupaten/kota di Riau yang masih di bawah rata-rata tersebut, ayo kita dorong bersama agar bisa melampauinya. Anggaran yang sudah tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal hingga akhir tahun,” tegas Bima Arya.

Ia juga menekankan perlunya sinkronisasi kebijakan fiskal daerah dengan pusat, mengingat masih adanya sejumlah kendala seperti kegiatan yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) Reboisasi dan DBH Sawit yang penggunaannya bersifat spesifik. Selain itu, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Riau juga masih dalam proses administrasi dan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan.

“Kita harus memperkuat kolaborasi antarinstansi agar realisasi APBD berjalan optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah menuju visi Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Gubernur Riau Ungkap Tantangan dan Arah Kebijakan Fiskal

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid dalam paparannya mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2025 mencapai 4,59 persen. Namun, ia mengakui kondisi fiskal daerah masih tertekan akibat beban utang tahun sebelumnya.

“Struktur APBD tahun ini sekitar Rp9,4 triliun, tetapi masih ada kewajiban kepada pihak ketiga dan kabupaten/kota lebih dari Rp1,5 triliun. Karena itu, kebijakan anggaran kami fokuskan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, agar layanan publik tetap optimal,” jelas Gubernur Wahid.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Riau terus berupaya mempercepat pelaksanaan kegiatan untuk menghindari deviasi besar dalam realisasi APBD. Namun, rencana penyesuaian transfer dari pemerintah pusat dapat memengaruhi kemampuan fiskal daerah.

“Kami berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi riil di daerah. Peran APBD terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar — jika infrastruktur terhambat, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga tidak akan berjalan optimal,” tegasnya.

Sekda Siak: Fokus pada Efisiensi, Kolaborasi, dan Stabilitas Harga

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Siak Mahadar melaporkan bahwa hingga 14 Oktober 2025, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Siak mencapai 63,98 persen, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai 62,06 persen.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Siak akan terus berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan transparan.

“Pemkab Siak siap menindaklanjuti setiap arahan dan akan memperkuat langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan realisasi anggaran serta menjaga stabilitas harga di pasar demi kesejahteraan masyarakat Siak,” ujar Mahadar.

Mahadar menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen menjaga kestabilan ekonomi daerah, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan setiap program belanja daerah benar-benar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan penegasan ini, Pemerintah Kabupaten Siak menunjukkan kesiapannya menjadi bagian dari strategi nasional dalam mengendalikan inflasi, memperkuat fiskal daerah, dan mendukung arah kebijakan pembangunan menuju Riau Tumbuh, Indonesia Maju.