Bupati Siak Afni Tekankan Percepatan Realisasi APBD 2025 di Tengah Fiskal Sempit
Bupati Siak Afni Zulkifli minta OPD percepat realisasi fisik dan keuangan APBD 2025, dorong inovasi meski fiskal terbatas, serta percepat laporan DAU-DAK.
TOPIKPUBLIK.COM – SIAK – Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan pentingnya percepatan realisasi fisik dan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun 2025. Arahan ini disampaikannya saat memimpin Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD per Juli 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Kamis (21/8/2025).
Dalam rapat evaluasi itu, Bupati Afni menyoroti capaian kinerja daerah hingga akhir Juli 2025. Berdasarkan laporan, realisasi fisik pembangunan Kabupaten Siak tercatat sudah mencapai 69,02 persen, sementara realisasi keuangan baru 48,23 persen dengan deviasi sebesar 19,25 persen.
“Progres kegiatan fisik di lapangan relatif berjalan baik, namun realisasi keuangan masih rendah akibat keterbatasan kas daerah,” ungkap Afni dalam arahannya.
Dorong Kolaborasi dan Inovasi di Tengah Fiskal Sempit
Meski kondisi fiskal Kabupaten Siak menghadapi keterbatasan, Bupati Afni menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh mengurangi semangat, kreativitas, dan inovasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mendorong agar setiap dinas tetap berkolaborasi menghasilkan program bermanfaat bagi masyarakat.
“Saya tahu kondisi keuangan kita sempit, tetapi bukan berarti harus berhenti berinovasi. Justru di saat sulit ini, kreativitas dan kerja sama lintas OPD sangat dibutuhkan agar masyarakat tetap merasakan dampak positif pembangunan,” tegasnya.
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Siak itu juga mengingatkan agar OPD tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat. Ia menekankan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpotensi berkurang, sedangkan keterlambatan realisasi keuangan salah satunya dipicu lambatnya pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Bagi OPD penerima DAK, segera percepat penyampaian laporan realisasi ke kementerian agar transfer anggaran tidak makin tertunda. Begitu juga dengan DAU, percepat pelaporan supaya kas daerah bisa segera ditopang,” pesan Afni.
Fokus Penyelesaian Administrasi dan Pengendalian Belanja
Lebih jauh, Bupati Afni juga menekankan percepatan penyelesaian administrasi kegiatan, penandatanganan kontrak, serta pengendalian belanja agar sesuai regulasi dan tepat sasaran.
“Jangan ragu melaporkan hambatan yang memperlambat realisasi anggaran. Kita akan carikan solusi bersama Badan Keuangan Daerah (BKD) dan bagian terkait, supaya progres pembangunan tidak tersendat,” tambahnya.
BKD Siak Ingatkan Pentingnya Pendataan Belanja Wajib
Senada dengan arahan Bupati, Kepala BKD Kabupaten Siak, Raja Indoor Parlindungan Siregar, menekankan urgensi pendataan belanja wajib sebagai dasar proyeksi keuangan daerah.
“OPD harus segera melaporkan belanja wajib seperti gaji ASN, PPPK, honorer, TPP, serta biaya listrik, air, dan internet ke BKD. Dari data ini kita bisa mengetahui kekuatan riil fiskal daerah, sekaligus menyiapkan proyeksi anggaran tahun depan,” jelasnya.
Menurut Raja, laporan rekapitulasi belanja wajib sangat penting untuk menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah terbatasnya ruang fiskal. Langkah ini juga menjadi dasar dalam menentukan prioritas anggaran, termasuk kewajiban pemerintah daerah melunasi pembayaran kepada pihak ketiga.
Komitmen Pemerintah Siak Tingkatkan Kesejahteraan
Melalui rapat evaluasi tersebut, Bupati Afni kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas belanja, menjaga ketepatan waktu realisasi, dan memastikan pembangunan daerah tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Harapan saya, percepatan realisasi ini tidak hanya soal angka persentase, tetapi benar-benar berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat Siak. Itu tujuan utama kita,” tutupnya.























