Sinergi TNI-Polri dan Pemda Boyolali Perkuat Stabilitas & Ketahanan Pangan

TOPIKPUBLIK.COM – BOYOLALI – Wujud nyata kolaborasi tiga pilar keamanan dan pemerintahan kembali terlihat di Kabupaten Boyolali. Kodim 0724/Boyolali, Polres Boyolali, dan Pemerintah Kabupaten Boyolali menggelar Jam Pimpinan 3 Pilar di Pendopo Gede Kabupaten Boyolali, Jumat (22/08/2025).

Agenda strategis ini turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala desa, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas se-Kabupaten Boyolali. Kehadiran lengkap seluruh pemangku kepentingan menunjukkan betapa pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, sekaligus mendukung program ketahanan pangan.

Kapolres Boyolali Tekankan Pentingnya Antisipasi Gangguan Kamtibmas

Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) hanya dapat terjaga apabila tiga pilar bekerja secara solid dan responsif terhadap potensi kerawanan.
“Gangguan sekecil apa pun harus diantisipasi sejak dini. Mulai dari penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling), patroli rutin, hingga optimalisasi peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Dengan sinergi, kita bisa memastikan kondusifitas di setiap desa,” ungkapnya.

Menurutnya, kehadiran Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa menjadi ujung tombak deteksi dini yang mampu mencegah konflik sosial, kriminalitas, maupun gangguan lain yang dapat mengganggu stabilitas wilayah.

Dandim 0724 Boyolali Dorong Ketahanan Pangan dan Peran Generasi Muda

Sementara itu, Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Dhanu Anggoro Asmoro, S.E. menekankan bahwa isu ketahanan pangan harus menjadi prioritas bersama, sejalan dengan kebijakan nasional pemerintah.
“Generasi muda harus berani mengambil peran dengan mengolah lahan tidur atau lahan tidak produktif menjadi sumber pangan baru. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) tidak hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga membangun manusia agar siap menghadapi tantangan zaman,” jelasnya.

Dandim juga mengingatkan bahwa kemandirian pangan akan menjadi penopang utama stabilitas daerah, terlebih ketika menghadapi gejolak harga atau ancaman krisis global.

Bupati Boyolali Ingatkan Kesiapsiagaan Merapi dan Stabilitas Harga Pangan

Bupati Boyolali Agus Irawan dalam arahannya mengingatkan bahwa Kabupaten Boyolali berada di wilayah rawan bencana, terutama karena Gunung Merapi masih berstatus Siaga (Level III). Ia meminta setiap desa segera memperbarui peta evakuasi, jalur darurat, dan daftar warga rentan, termasuk anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas.
“Kesiapsiagaan adalah kunci. Kita tidak boleh lengah, apalagi Boyolali termasuk daerah yang paling dekat dengan aktivitas vulkanik Merapi,” ujarnya.

Selain aspek kebencanaan, Bupati juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi melalui operasi pasar, serta pemeliharaan sektor peternakan dengan memperkuat vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) agar ketahanan pangan hewani tetap terjamin.

Lima Instruksi Strategis 3 Pilar Boyolali

Sebagai tindak lanjut konkret, ditetapkan lima perintah strategis 3 Pilar yang wajib dijalankan serentak oleh seluruh desa di Boyolali:

1. Briefing rutin setiap Senin pagi antara kepala desa/lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

2. Satu peta risiko per desa yang diperbarui setiap bulan.

3. Satu nomor darurat desa yang dipublikasikan luas kepada masyarakat.

4. Satu aksi preventif mingguan untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas dan bencana.

5. Satu jam warga sebagai ruang edukasi dan komunikasi masyarakat.

Langkah sistematis ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi penguatan keamanan, ketertiban, serta ketahanan pangan di Boyolali.

Sinergi TNI-Polri-Pemda Jadi Pilar Stabilitas Daerah

Melalui sinergi TNI-Polri dan Pemda, Boyolali bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi tantangan ketahanan pangan, perubahan iklim, hingga ancaman bencana alam. Kolaborasi lintas sektor ini sekaligus menjadi teladan bagaimana kerja sama erat antara aparat negara dan pemerintah daerah mampu menjamin terciptanya masyarakat yang aman, tangguh, dan sejahtera.