Debat Kandidat: Cawabup Hendrizal Tolak Kebijakan Tunda Bayar TPP ASN, Ini Alasannya
#TOPIKPUBLIK.COM #INHU #NEGERIKOE #INDRAGIRI
Thabrani Al-Indragiri
TOPIKPUBLIK.COM - INHU - Debat Kandidat: Cawabup Hendrizal Tolak Kebijakan Tunda Bayar TPP ASN, Ini Alasannya, Hendrizal, mantan Sekda Indragiri Hulu (Inhu) dan calon wakil bupati nomor urut 2, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tunda bayar Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Inhu untuk bulan Desember 2024, yang rencananya baru akan dibayarkan pada awal 2025. Pernyataan ini diungkapkan dalam sesi tanya jawab debat publik yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin.
Pilkada Inhu 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon): Raja Hariono - Elda Suhanura (nomor urut 1), Ade Agus Hartanto - Hendrizal (nomor urut 2), dan pasangan petahana Rezita Meylani Yopi - Suhardi (nomor urut 3). Dalam forum ini, Hendrizal mengkritik kebijakan pemotongan TPP ASN Inhu serta menyayangkan kecilnya alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di tahun 2020.
"Saya tidak setuju jika TPP pegawai Inhu dipotong, terlebih karena dalam APBD murni 2024 telah dianggarkan penuh selama 12 bulan," tegas Hendrizal. Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut seharusnya dapat dihindari dengan memanfaatkan sumber dana lain untuk menutup kekurangan.
Hendrizal, yang masih merasakan kepedulian terhadap ASN meskipun sudah pensiun, menekankan bahwa kebijakan seperti ini berpotensi menimbulkan beban bagi aparatur yang tetap mengabdi. "Harusnya, ada dana lain yang bisa dialokasikan untuk hal ini," paparnya.
Selama debat, pasangan calon lain turut memberikan pandangan terkait pengelolaan anggaran, khususnya soal penanganan Covid-19. Calon wakil bupati nomor urut 3, yang juga petahana, menyoroti anggaran Covid-19 yang dinilai terbatas, hanya sebesar 41,4 miliar rupiah, sehingga penanganannya dirasa kurang optimal. Sementara itu, Elda Suhanura, cawabup nomor urut 1, menekankan bahwa keterbatasan anggaran tersebut membuat seluruh pihak, termasuk Forkompinda, bekerja keras dalam menghadapi pandemi, sesuai dengan instruksi Presiden untuk mengutamakan keselamatan warga.
"Refocusing anggaran saat itu dilakukan, dan alokasi dana meskipun terbatas, sudah difokuskan untuk gaji honor serta insentif bagi tenaga medis," ujar Elda. Menurutnya, persoalan utama bukan hanya besar kecilnya anggaran, melainkan bagaimana implementasi di lapangan bisa optimal.
Dalam respons terakhir, Hendrizal menjelaskan bahwa ia, sebagai pelaksana kebijakan dari bupati saat itu, telah berupaya merumuskan permintaan anggaran yang memadai untuk penanganan Covid-19. "Semua usulan anggaran sudah kami ajukan, namun kebijakan ada di tangan pimpinan," katanya. Hendrizal menekankan bahwa ia berusaha memastikan dana tersebut memadai untuk menjaga kesehatan masyarakat Inhu, walaupun keputusan akhir tetap berada pada pimpinan kala itu.
#Thab212
