Riau Salurkan BOSDA 2025 untuk 226 Sekolah Negeri dan Swasta
Pemprov Riau mulai menyalurkan dana BOSDA dan BOSDA Afirmasi tahap I tahun 2025 kepada 226 sekolah negeri dan swasta. Total anggaran mencapai lebih dari Rp16 miliar untuk mendukung operasional pendidikan dan siswa tidak mampu.

TOPIKPUBLIK.COM - PEKANBARU — Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau mulai menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan BOSDA Afirmasi tahap I tahun anggaran 2025 untuk 226 sekolah penerima. Penyaluran ini dilakukan dalam dua gelombang, mencakup sekolah negeri dan swasta tingkat SMA, SMK, dan SLB yang tersebar di seluruh wilayah Riau.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau, Erisman Yahya, menjelaskan bahwa pada gelombang I tahap pertama, penyaluran difokuskan pada BOSDA reguler, dengan total penerima sebanyak 64 sekolah swasta. Rinciannya meliputi 21 SMA swasta, 33 SMK swasta, dan 10 SLB swasta. Adapun total dana yang telah disalurkan mencapai Rp3.106.545.000.
“Penyaluran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung operasional sekolah swasta yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis,” ujar Weisman dalam keterangannya, Senin (07/07/2025).
Sementara itu, untuk gelombang II, menurut Erisman, proses pengajuan dana sudah masuk ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau. Setelah diverifikasi BPKAD, penyaluran dana BOSDA biasanya berlangsung dalam waktu 3 hingga 7 hari.
“Pada gelombang II ini, akan disalurkan dua jenis bantuan, yaitu BOSDA Reguler dan BOSDA Afirmasi. Untuk BOSDA Reguler, terdapat 126 sekolah penerima yang terdiri dari 43 SMA negeri, 11 SMK negeri, 5 SLB negeri, 29 SMA swasta, 33 SMK swasta, dan 5 SLB swasta. Total anggaran yang akan dikucurkan mencapai Rp13.319.331.148,” paparnya.
Adapun untuk BOSDA Afirmasi gelombang II, alokasi dana diperuntukkan bagi 36 sekolah swasta, meliputi 6 SMA swasta, 24 SMK swasta, dan 6 SLB swasta, dengan total anggaran senilai Rp564.200.000.
Eriisman menambahkan, sekolah-sekolah yang menerima bantuan pada gelombang II ini merupakan satuan pendidikan yang telah menyelesaikan dan memverifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat 418 sekolah negeri dan 289 sekolah swasta yang RKAS-nya belum terverifikasi. Ia berharap seluruh satuan pendidikan dapat segera menuntaskan proses administrasi agar penyaluran dana dapat dilakukan secara merata.
“Kami mengimbau kepada seluruh kepala sekolah untuk menggunakan dana BOSDA 2025 ini secara tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal,” tegas Weisman.
Secara khusus, ia menjelaskan bahwa BOSDA Afirmasi diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan siswa dari keluarga kurang mampu, khususnya yang diterima melalui jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2025.
“BOSDA Afirmasi memang diarahkan untuk siswa tidak mampu yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta. Dengan adanya bantuan ini, kami ingin memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan hak atas pendidikan yang layak dan setara,” ujarnya.
Sementara itu, penggunaan BOSDA Reguler tahun 2025 difokuskan untuk pembiayaan honor guru tetap dan guru ekstrakurikuler, pemeliharaan bangunan sekolah, serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
“Kami berharap dana ini dapat membantu meringankan beban sekolah dalam menjalankan fungsinya, sekaligus menjaga kualitas pendidikan di Riau,” tutup Eriisman Yahya.