Pangdam I/BB Tegaskan Komitmen Riau Bebas Asap

TOPIKPUBLIK.COM – PEKANBARU – 24 Juli 2025 – Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (Pangdam I/BB), Mayjen TNI Rio Firdianto, secara langsung menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Riau yang digelar di Balai Serindit, Rumah Dinas Gubernur Riau, Pekanbaru, Rabu (23/7/2025).

Rakornas Pengendalian Karhutla ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI), Komjen Pol (Purn) Budi Gunawan. Fokus utama pembahasan adalah strategi pengendalian dini menghadapi potensi meningkatnya Karhutla menjelang puncak musim kemarau, khususnya di wilayah rawan seperti Provinsi Riau.

Dalam forum lintas kementerian dan lembaga ini, Pangdam I/BB menyampaikan kesiapan penuh TNI AD untuk mendukung pemerintah daerah dan pusat dalam upaya mitigasi Karhutla. Ia menegaskan bahwa Kodam I/BB telah menggerakkan jajaran Korem 031/Wira Bima dan seluruh satuan TNI di wilayah Provinsi Riau dalam misi pencegahan dan penanggulangan Karhutla secara terpadu.

"Sebanyak 920 personel prajurit telah kami siagakan sebagai bagian dari Satuan Tugas Darat. Mereka akan bersinergi dengan BNPB, BPBD, Polda Riau, dan instansi terkait lainnya dalam menanggulangi Karhutla secara cepat dan responsif," ujar Mayjen TNI Rio Firdianto. Ia menambahkan, "Kami berharap dukungan ini dapat memberi dampak nyata, dan seluruh lapisan masyarakat ikut serta dalam mewujudkan cita-cita bersama: Riau bebas asap."

Sementara itu, Menkopolhukam RI, Budi Gunawan, menegaskan bahwa penanganan Karhutla bukan hanya persoalan teknis operasional, melainkan menyangkut aspek strategis seperti keamanan nasional, perlindungan lingkungan hidup, stabilitas ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sinergi lintas sektor dan lintas instansi yang kuat, responsif, dan terintegrasi di semua level pemerintahan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P., serta Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, juga menyoroti pentingnya optimalisasi sistem pemantauan Karhutla melalui pemanfaatan teknologi satelit, patroli udara, serta penerapan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku pembakaran lahan.

Keduanya juga menekankan pentingnya edukasi publik dan penerapan sistem peringatan dini (Early Warning System) untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan di Riau.

Rapat nasional ini berlangsung tertib dan lancar, serta dihadiri oleh Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Kapolda Riau, Danrem 031/Wira Bima, Danlanud Roesmin Nurjadin, Danlanal Dumai, serta Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Selain itu, hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau dan sejumlah kepala daerah dari wilayah rawan Karhutla seperti Wali Kota Dumai, Bupati Bengkalis, dan Bupati Kampar. Unsur TNI-Polri turut diperkuat dengan kehadiran para komandan Kodim dan kepala kepolisian resor, antara lain Dandim 0320/Dumai, Dandim 0313/Kampar, Dandim 0303/Bengkalis, Kapolres Dumai, Kapolres Kampar, dan Kapolres Bengkalis.

Sinergi lintas sektor dan lintas wilayah yang terbangun melalui Rakornas ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian Karhutla di Provinsi Riau dan mewujudkan misi strategis nasional dalam menciptakan wilayah Riau yang bersih, aman, dan bebas dari kabut asap.