Riau Tetapkan Tanggap Darurat Karhutla, Rohil Fokus Penanganan di Titik Rawan

Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status tanggap darurat Karhutla mulai 22 Juli hingga 4 Agustus 2025. Bupati Rohil kerahkan Satgas Karhutla dan patroli desa untuk cegah kebakaran di lahan gambut.

Riau Tetapkan Tanggap Darurat Karhutla, Rohil Fokus Penanganan di Titik Rawan
Bupati Rohil H. Bistamam memimpin rapat penanggulangan Karhutla bersama Forkopimda dan OPD di Mess Pemda Bagansiapiapi, Kamis (23/7/2025).

TOPIKPUBLIK.COM - ROHIL — Pemerintah Provinsi Riau secara resmi telah meningkatkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi tanggap darurat Karhutla Riau 2025 selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 22 Juli hingga 4 Agustus 2025. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Bupati Rokan Hilir (Rohil), H. Bistamam, saat memimpin rapat terbatas penanggulangan bencana karhutla bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Rohil, Fauzi, jajaran kepala OPD, dan para camat se-Kabupaten Rohil. Rapat digelar pada Kamis (23/7/2025) di Mess Pemda, Jalan Perwira, Bagansiapiapi, Provinsi Riau.

Bupati H. Bistamam menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah meminta kepada seluruh Bupati dan Wali Kota di wilayah Riau untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Termasuk di antaranya adalah menetapkan status tanggap darurat karhutla apabila terpantau adanya kebakaran signifikan yang memenuhi kriteria penetapan tanggap darurat, dengan memperhatikan prakiraan cuaca dari BMKG dan laporan titik api di masing-masing wilayah.

“Kita diperintahkan membentuk dan mengaktifkan satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana Karhutla serta pos komando (posko) penanganan karhutla. Kita juga harus melakukan deteksi dini dan ground checking terhadap titik api atau hotspot, serta melaksanakan penanganan secara cepat dan tepat di lokasi-lokasi terdampak,” ujar Bupati Bistamam.

Lebih lanjut, ia menekankan agar para camat, lurah, kepala desa (datuk penghulu), hingga perangkat RT dan RW turun langsung ke masyarakat untuk melakukan patroli rutin dan mengedukasi warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan ke aparat penegak hukum agar dapat segera ditindak.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Rohil, Fauzi Efrizal, menyampaikan bahwa rapat terbatas ini merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Presiden Republik Indonesia melalui kementerian terkait, yang telah menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengatasi krisis bencana karhutla yang kembali mengancam wilayah Riau tahun ini.

“Fokus titik api tahun 2025 ini terpantau paling besar berada di dua kabupaten, yakni Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Cuaca panas ekstrem dan angin kencang membuat kebakaran di lahan gambut dengan cepat menyebar dan membesar. Oleh karena itu, sinergi semua pihak sangat penting untuk menyampaikan informasi, mencari solusi, dan menyusun langkah strategis penanggulangan Karhutla,” jelas Sekda.

Ia juga merujuk hasil rapat bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada 22 Juni 2025 di Balai Serindit, Kantor Gubernur Riau. Dalam rapat tersebut ditegaskan bahwa Provinsi Riau harus meningkatkan status darurat dan segera mengalokasikan anggaran operasional untuk pencegahan, pemadaman, serta penanganan lanjutan terhadap kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah terdampak.

Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi lintas lembaga, baik dengan Forkopimda, TNI-Polri, dunia usaha, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, media massa, hingga masyarakat dan relawan lingkungan. Seluruh elemen ini diarahkan untuk turut serta aktif dalam kampanye pembukaan lahan tanpa membakar dan mendukung upaya pembasahan lahan gambut, terutama di kawasan rawan kebakaran.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rohil, Syafnurizal, menyampaikan laporan terkini terkait kondisi lapangan. Ia menyoroti dua kecamatan paling terdampak, yakni Kecamatan Kuba dan Kecamatan Pujud. Menurutnya, tim pemadam menghadapi berbagai kendala teknis, seperti sulitnya akses jalan dan minimnya sumber air yang membuat proses pemadaman semakin berat.

“Untuk wilayah Kecamatan Kuba, kami mendapat bantuan dua unit alat berat dari Dinas Lingkungan Hidup guna membuat parit pemisah dan memutus jalur rambatan api. Namun untuk Kecamatan Pujud, tim pemadam sudah kewalahan dan saat ini telah mengusulkan dilakukan water bombing,” papar Syafnurizal.

Pemerintah Kabupaten Rohil mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam aksi kolektif melawan Karhutla. Upaya maksimal pencegahan dan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan membutuhkan kolaborasi semua pihak agar dapat melindungi ekosistem Riau, kesehatan masyarakat, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi di tengah ancaman bencana ekologis ini.