Agung Nugroho Luncurkan Program Satu ASN Satu RW di Pekanbaru

PEKANBARU – TOPIKPUBLIK.COM – Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho, SE, MM, secara resmi meluncurkan Program Satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Satu RW, sebuah terobosan strategis Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk memperkuat pelayanan publik berbasis kewilayahan sekaligus memperbarui validitas data sosial masyarakat.

Peresmian program ini dilakukan dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Binawidya, yang berlangsung di halaman Kantor Camat Binawidya, Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam penguatan perencanaan pembangunan berbasis data dan partisipasi masyarakat.

Peluncuran program ditandai dengan pemasangan kartu tanda pengenal (ID Card) dan rompi secara simbolis oleh Wali Kota Agung kepada perwakilan ASN yang ditugaskan di tingkat RW. Selain itu, sebagai bentuk kepedulian sosial, Pemko Pekanbaru juga menyerahkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu, yang turut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam penanganan kerentanan sosial.

Pilot Project di Dua Kecamatan Strategis

Dalam keterangannya kepada media, Wali Kota Agung menyampaikan bahwa tahap awal pelaksanaan program Satu ASN Satu RW akan difokuskan sebagai proyek percontohan (pilot project) di dua kecamatan strategis, yakni Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Sail.

“Binawidya dan Sail kita jadikan pilot project. Setelah ini kita evaluasi, baru kita perluas ke kecamatan lain di Kota Pekanbaru,” ujar Agung.

Menurutnya, program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemko Pekanbaru dan Badan Pusat Statistik (BPS), yang bertujuan memperkuat basis data kewilayahan sebagai fondasi kebijakan publik yang presisi.

Hadirnya Pemerintah di Tengah Masyarakat

Wali Kota Agung menegaskan bahwa program Satu ASN Satu RW merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai penyedia layanan administratif, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan berbasis data yang akurat.

“Program ini menjadi bentuk hadirnya pemerintah di tengah masyarakat, untuk memberikan pelayanan langsung sekaligus melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial,” tegasnya.

Agung mengungkapkan bahwa selama ini terdapat berbagai ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat.

“Dari laporan warga, banyak penerima bantuan sosial yang sebenarnya sudah tidak layak lagi. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia, tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Ini yang akan kita perbaiki melalui pembaruan data yang valid dan faktual,” jelasnya.

Pendataan Door to Door dan Sistem Informasi Kewilayahan

Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru, Syamsuwir, menambahkan bahwa terdapat 67 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang ditugaskan dalam pelaksanaan program ini di Kecamatan Binawidya dan Sail.

“Di Kecamatan Binawidya sebanyak 49 orang, dan di Kecamatan Sail 18 orang,” terang Syamsuwir.

Ia menjelaskan bahwa para PPPK paruh waktu tersebut akan melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah (door to door) dengan melibatkan koordinasi aktif bersama perangkat RT dan RW. Data yang dikumpulkan mencakup kondisi sosial ekonomi warga, status kependudukan, serta kelayakan penerima bantuan sosial.

“Data yang dihimpun selanjutnya akan diinput ke dalam sistem informasi data kewilayahan. Data ini akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah kota dalam perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, serta peningkatan kualitas pelayanan publik ke depan,” ujarnya.

Langkah Strategis Menuju Pemerintahan Berbasis Data

Program Satu ASN Satu RW dinilai sebagai langkah strategis Pemko Pekanbaru dalam mewujudkan pemerintahan berbasis data (data-driven government). Dengan kehadiran ASN di tingkat RW, pemerintah berharap dapat mempercepat respons terhadap persoalan masyarakat, meningkatkan akurasi data kemiskinan, serta mengoptimalkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, program ini juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan, di mana data kewilayahan menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan publik yang transparan dan akuntabel.