Krisis Keuangan Rohil Kian Parah, PAD Disorot dan Tunda Bayar Belum Tuntas

ROKAN HILIR, TOPIKPUBLIK.COM – Krisis keuangan yang membelit Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) kini kian menjadi sorotan publik. Kondisi fiskal daerah yang disebut-sebut mengalami tekanan serius, dinilai telah menyeret roda pemerintahan ke titik paling mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Situasi tersebut bahkan memunculkan dugaan lemahnya perencanaan strategis pembangunan dan minimnya visi pejabat terkait dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi menyelamatkan stabilitas keuangan daerah.

Hingga Senin (18/05/2026), persoalan tunda bayar kegiatan tahun anggaran sebelumnya masih belum juga menemukan titik terang. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kalangan kontraktor dan rekanan proyek pemerintah, tetapi juga mulai menghantam stabilitas internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rohil.

Gelombang keresahan itu terus bergema di tengah masyarakat. Sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pemerintahan mengaku mulai kehilangan kepastian terhadap hak-hak pembayaran yang hingga kini belum juga direalisasikan. Kondisi tersebut memperlihatkan betapa seriusnya tekanan fiskal yang tengah dialami daerah berjuluk Negeri Seribu Kubah itu.

Data yang dihimpun hingga pertengahan Mei 2026 menunjukkan bahwa gejolak tunda bayar kegiatan tahun lalu masih menjadi persoalan laten yang belum terselesaikan. Bahkan, beberapa waktu lalu sejumlah kontraktor sempat mendatangi mes Bupati Rokan Hilir sebagai bentuk protes dan desakan agar pemerintah segera memberikan kepastian pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan.

Kekecewaan para rekanan bukan tanpa alasan. Banyak pihak menilai bahwa lambannya penyelesaian kewajiban pemerintah daerah dapat berdampak luas terhadap kepercayaan publik, iklim investasi daerah, hingga keberlangsungan usaha para kontraktor lokal yang menggantungkan hidup dari proyek-proyek pemerintah.

Tidak hanya pihak kontraktor, sejumlah OPD yang telah menjalankan berbagai program dan kegiatan pada tahun sebelumnya juga dikabarkan masih menunggu pencairan pembayaran kegiatan. Situasi ini menimbulkan efek domino terhadap jalannya pemerintahan, sebab berbagai program strategis daerah terancam terganggu akibat ketidakstabilan anggaran.

Lebih memprihatinkan lagi, di tengah upaya penyelesaian tunda bayar yang tak kunjung rampung, kabar mengenai Anggaran Ganti Uang (GU) di sejumlah OPD yang hingga kini masih terlantar turut memperkeruh keadaan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai efektivitas tata kelola keuangan daerah dan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal.

Sejumlah pengamat menilai, persoalan ini tidak semata-mata disebabkan oleh defisit anggaran, melainkan juga diduga berkaitan dengan lemahnya strategi penguatan sumber-sumber PAD. Padahal, di tengah tekanan ekonomi dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat, optimalisasi PAD menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga daya tahan keuangan daerah.

Sorotan tajam pun mengarah kepada instansi yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan dan pendapatan daerah. Publik menilai, lemahnya inovasi dalam menggali potensi pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab semakin beratnya beban fiskal Pemkab Rohil.

Ironisnya, saat awak media dan publik mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rokan Hilir, baik kepada kepala badan maupun pejabat bidang terkait, respons yang diberikan dinilai minim dan terkesan enggan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi PAD daerah saat ini.

Padahal, transparansi informasi publik mengenai kondisi keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting di tengah meningkatnya keresahan masyarakat. Terlebih lagi, publik ingin mengetahui sejauh mana langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD guna mengatasi ancaman lumpuhnya aktivitas pemerintahan di sejumlah OPD.

Salah satu pejabat bidang di Bapenda Rohil, Budiman, saat sempat dikonfirmasi beberapa waktu lalu hanya memberikan jawaban singkat. Ia menyebut dirinya tengah berada di rumah sakit untuk menjalani pengobatan.

“Sedang di rumah sakit dalam keadaan berobat,” ucap Budiman singkat saat dikonfirmasi publik beberapa waktu lalu.

Jawaban tersebut dinilai belum mampu menjawab keresahan masyarakat terkait kondisi riil pendapatan daerah yang saat ini menjadi perhatian luas publik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hilir, Fauzi Effrizal, ketika dikonfirmasi pada Senin pagi (18/05/2026), menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan tersebut.

“Pemerintah daerah sudah bekerja, kami tidak hanya diam dalam menghadapi masalah ini,” ujar Fauzi Effrizal.

Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa Pemkab Rohil tengah berupaya mencari jalan keluar dari krisis yang terjadi. Namun demikian, masyarakat berharap langkah yang dilakukan tidak hanya sebatas pernyataan normatif, melainkan diwujudkan dalam kebijakan konkret yang mampu mengembalikan stabilitas keuangan daerah.

Di tengah situasi yang semakin kompleks, publik kini menanti keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam sektor perencanaan pembangunan, penguatan PAD, efisiensi anggaran, hingga transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sebab jika persoalan ini terus berlarut tanpa solusi nyata, maka bukan tidak mungkin roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Rokan Hilir akan menghadapi tekanan yang lebih besar di masa mendatang.