Rahmad Situmorang Bongkar Tunjangan OPD dan Proyek Mangkrak Medan

MEDAN – TOPIKPUBLIK.COM, 11 September 2025 — Polemik mengenai tunjangan anggota DPRD Sumatera Utara belakangan memantik perdebatan publik yang semakin menghangat. Narasi yang digiring sebagian pihak dianggap menyudutkan lembaga legislatif, padahal fakta di lapangan menunjukkan masih banyak sisi lain yang tak diungkap. Wakil Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR), Rahmad Situmorang, dengan lantang menepis framing sepihak tersebut dan menyebutnya sebagai upaya manipulasi opini yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

“Jangan menggiring opini publik hanya pada satu sisi saja. Kalau bicara soal uang rakyat, mari kita buka semuanya secara terang benderang. Jangan buat seolah-olah DPRD Sumut adalah pihak yang paling menikmati anggaran, padahal tunjangan pejabat OPD di Provinsi jauh lebih fantastis,” tegas Rahmad Situmorang dalam pernyataannya di Medan, Kamis (11/9/2025).

Fakta Tunjangan OPD Sumut Lebih Fantastis

Rahmad membeberkan data yang mencuat ke publik terkait besaran tunjangan di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara. Ia mencontohkan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut bisa mengantongi tunjangan hingga Rp125 juta per bulan, sementara Asisten Sekda menerima sekitar Rp54 juta, dan tenaga ahli gubernur memperoleh tidak kurang dari Rp47,7 juta.

Tak hanya itu, tunjangan lain yang mengalir di berbagai OPD serta di inspektorat juga dinilai cukup besar, bahkan melampaui tunjangan yang selama ini dipersoalkan pada anggota DPRD.

“Kalau memang ingin transparan, jangan setengah hati. Rakyat berhak tahu keseluruhan fakta, bukan hanya potongan-potongan isu yang dipelintir demi kepentingan politik sesaat,” ujarnya.

Sorotan Proyek Mangkrak di Era Wali Kota Medan

Rahmad Situmorang menilai, tudingan sepihak terhadap DPRD justru menjadi strategi pengalihan isu dari rekam jejak kepemimpinan tokoh yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Medan. Ia menegaskan, banyak catatan hitam dari proyek infrastruktur di masa tersebut yang kini mangkrak dan menelan anggaran ratusan miliar rupiah.

Beberapa proyek bermasalah yang ia soroti antara lain:

• Stadion Teladan, yang dijanjikan menjadi ikon olahraga Medan namun hingga kini tak kunjung rampung.

• Islamic Center, mangkrak tanpa kepastian manfaat nyata bagi masyarakat.

• Lampu Hias Jalan (dikenal sebagai lampu pocong), proyek kontroversial dengan nilai tinggi yang dinilai lebih sebagai pemborosan ketimbang peningkatan kesejahteraan warga.

• Basemen Lapangan Merdeka, yang ironisnya tidak bisa difungsikan karena selalu terendam banjir saat hujan.

“Pernyataan yang menyudutkan DPRD itu seperti meludah ke atas. Menuduh orang lain tamak, tapi lupa bahwa proyek-proyek era kepemimpinannya sendiri justru menyisakan beban anggaran dan tanda tanya besar. Ini bukan sekadar soal DPRD, tapi soal tanggung jawab terhadap anggaran publik,” tambah Rahmad.

Desakan Investigasi Proyek Bermasalah

Tak hanya KAPIR, sejumlah aktivis mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil juga mulai angkat suara. Mereka mendesak aparat penegak hukum agar segera melakukan investigasi dan mengusut tuntas proyek-proyek mangkrak di Medan. Menurut mereka, wacana tunjangan DPRD sengaja diangkat untuk menutupi “luka lama” dari pemborosan anggaran yang hingga kini tidak pernah dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun hukum.

“Kita tidak anti-kritik. Namun, kritik harus objektif dan adil. Kalau DPRD dituding soal tunjangan, maka tunjangan pejabat OPD juga harus dibuka ke publik. Kalau bicara transparansi anggaran, maka proyek mangkrak yang menelan uang rakyat juga wajib diusut,” pungkas Rahmad Situmorang.