BNPP Tinjau Abrasi Pulau Rangsang, Pemkab Meranti Minta Dukungan Pusat

MERANTI – TOPIKPULIK.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap dukungan konkret pemerintah pusat dalam menangani ancaman abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan di Pulau Rangsang. Harapan itu mengemuka saat Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung ke Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Rangsang Pesisir, Kamis (12/2/2026).

Bupati Kepulauan Meranti yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, mendampingi langsung rombongan BNPP dalam meninjau titik-titik abrasi yang mengancam kawasan permukiman, lahan pertanian, serta garis batas wilayah pesisir strategis.

Kunjungan diawali di Desa Anak Setatah, Kecamatan Rangsang Barat. Di lokasi ini, Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti, Gilang Wana Wijaya, memaparkan kondisi kritis kawasan pertanian yang berada di bibir pantai. Sekitar 128 hektare lahan sawah masyarakat hanya dilindungi oleh tanggul sederhana yang berbatasan langsung dengan laut terbuka.

“Panjang garis pantai di desa ini mencapai sekitar 5.000 meter. Dari jumlah itu, sekitar 3.500 meter sudah ditanami mangrove sebagai upaya mitigasi abrasi. Namun masih tersisa sekitar 1.500 meter yang berada di kawasan persawahan dan menjadi persoalan utama karena sangat rentan terhadap gelombang laut,” ungkap Gilang.

Ia menjelaskan, jika tanggul jebol, air laut dapat masuk ke area pertanian dan merusak produktivitas lahan sawah, yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, termasuk penanaman mangrove secara masif. Namun, upaya tersebut kerap terkendala faktor alam.

“Setiap memasuki bulan Desember, gelombang tinggi dan angin kencang menyebabkan bibit mangrove yang baru ditanam hanyut. Jika dibangun struktur pengaman pantai seperti batu bronjong atau pemecah ombak permanen, kawasan ini akan jauh lebih aman,” tambahnya.

Gilang menekankan bahwa pengamanan wilayah pesisir Pulau Rangsang juga selaras dengan agenda nasional, khususnya program Asta Cita Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan. “Jika lahan sawah rusak akibat intrusi air laut, tentu target swasembada pangan nasional bisa terdampak. Karena itu, perlindungan pesisir ini memiliki dimensi lokal sekaligus nasional,” tegasnya.

Rombongan BNPP selanjutnya melanjutkan peninjauan ke Desa Kedabu Rapat dan Desa Tanah Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir. Camat Rangsang Pesisir, Syaherullah, menjelaskan bahwa abrasi dan longsor di bibir pantai terjadi hampir setiap tahun, terutama pada musim angin utara.

“Pada Desember lalu, gelombang tinggi disertai angin kencang menyebabkan longsor hingga sekitar 10 meter di beberapa titik pantai. Fenomena ini terus berulang dan semakin mengancam permukiman warga,” jelasnya.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Siti Metrianda Akuan, mengatakan bahwa program penanganan wilayah pesisir Pulau Rangsang sebenarnya telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Sejumlah program telah berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, namun belum seluruh wilayah tertangani secara tuntas.

“Masih ada wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Kondisi abrasi yang masih tinggi ini akan kembali kami laporkan agar mendapatkan penanganan lanjutan dari pemerintah pusat. Data lapangan tahun 2026 ini penting sebagai dasar perencanaan kebijakan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Pulau Rangsang, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rupat merupakan kawasan prioritas nasional karena memiliki nilai strategis sebagai wilayah perbatasan yang berkaitan langsung dengan batas teritorial dan kedaulatan negara.

“Kedatangan kami ke Pulau Rangsang untuk mencatat kondisi riil di lapangan, khususnya tingkat keparahan abrasi di Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir. Ini bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut batas teritorial yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Tengku Arifin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian BNPP RI yang turun langsung melihat kondisi masyarakat pesisir. Ia berharap hasil peninjauan ini dapat segera ditindaklanjuti melalui program nasional yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Pemerintah daerah tentu memiliki keterbatasan, terutama dalam pembangunan infrastruktur pengamanan pantai yang membutuhkan anggaran besar. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius dan segera merealisasikan program pengendalian abrasi di Pulau Rangsang,” ujarnya.

Menurutnya, perlindungan wilayah pesisir bukan hanya berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi lokal, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, serta kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di kawasan perbatasan.

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut rombongan BNPP RI, staf ahli bupati, para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, para camat, kepala desa, serta unsur masyarakat setempat yang terdampak langsung oleh abrasi pantai.

Reporter: Ade Tian Prahmana