Bupati Asmar Gandeng Bea Cukai, Dorong Ekspor Sagu Meranti dan Solusi Panglong Arang

SELATPANJANG, TOPIKPUBLIK.COM — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat langkah strategis dalam membangun ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan kawasan perbatasan. Salah satu upaya konkret itu diwujudkan melalui penguatan sinergi bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis guna meningkatkan pengawasan lalu lintas barang, memperluas peluang ekspor daerah, sekaligus mencari solusi terhadap persoalan ekonomi masyarakat pesisir.

Audiensi dan silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bea Cukai Bengkalis tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, bersama Kepala Kantor Bea dan Cukai Bengkalis, Novryansyah, yang berlangsung di Aula Kantor PUPR Meranti, Rabu (20/5/2026).

Pertemuan itu menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya terkait pengawasan ekspor-impor, pemberantasan peredaran barang ilegal, optimalisasi penerimaan negara dan daerah, hingga pengembangan potensi industri unggulan Meranti yang selama ini dinilai memiliki peluang besar menembus pasar internasional.

Dalam sambutannya, Bupati Asmar menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bea Cukai merupakan bagian penting dalam memperkuat fondasi ekonomi Kepulauan Meranti sebagai daerah perbatasan yang memiliki posisi strategis di jalur perdagangan internasional.

“Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi pengawasan lalu lintas barang, mendukung pertumbuhan industri lokal, sekaligus membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan masyarakat Kepulauan Meranti,” ujar Asmar.

Ia menilai, keberadaan Bea dan Cukai memiliki peran vital bukan hanya dalam pengawasan kepabeanan, tetapi juga sebagai mitra strategis daerah dalam mendukung geliat ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan perbatasan.

Bupati Asmar juga menyoroti kondisi geografis Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kedekatan wilayah tersebut membuat aktivitas perdagangan masyarakat dengan negara tetangga telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari denyut ekonomi warga pesisir.

Menurutnya, selama bertahun-tahun masyarakat Meranti masih bergantung pada sejumlah kebutuhan pokok dan bahan makanan dari luar negeri karena dinilai lebih murah, mudah diperoleh, dan memiliki kualitas yang baik.

Namun demikian, kondisi tersebut kerap terbentur persoalan regulasi karena Kepulauan Meranti tidak termasuk dalam kawasan Free Trade Zone (FTZ) sebagaimana daerah tertentu di Provinsi Kepulauan Riau.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap Bea dan Cukai Bengkalis dapat membantu menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat agar terdapat kebijakan khusus yang mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat perbatasan.

“Kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat terkait masuknya sembako dan bahan makanan dari luar negeri untuk masyarakat Meranti, mengingat kondisi geografis daerah kami yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” ungkap Asmar.

Selain membahas kebutuhan pokok masyarakat, Bupati Asmar juga mendorong percepatan ekspor langsung komoditas unggulan daerah, khususnya sagu Meranti, agar dapat dikirim ke luar negeri tanpa harus melalui daerah lain seperti Cirebon.

Menurutnya, selama ini potensi besar komoditas sagu belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena jalur ekspor masih dilakukan melalui daerah perantara.

“Kami ingin sagu Meranti bisa diekspor langsung dari daerah ini sehingga nilai ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat dan retribusinya dapat meningkatkan PAD Kabupaten Kepulauan Meranti,” tegasnya.

Sagu sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu komoditas unggulan Kepulauan Meranti yang memiliki pasar cukup luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Produk turunan sagu bahkan dinilai memiliki prospek besar dalam mendukung ketahanan pangan dan industri pangan alternatif berbasis lokal.

Tak hanya fokus pada sektor perdagangan dan ekspor, Bupati Asmar turut menyinggung persoalan penutupan sejumlah panglong arang yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pesisir.

Menurutnya, ribuan warga menggantungkan mata pencaharian dari usaha kayu bakau dan produksi arang yang selama ini menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Meranti.

Karena itu, Pemkab Meranti berharap Bea dan Cukai dapat membantu mengomunikasikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat agar ditemukan solusi terbaik terkait regulasi dan perizinan, sehingga masyarakat tetap dapat bekerja tanpa mengabaikan aspek hukum dan kelestarian lingkungan.

“Kami berharap ada solusi terbaik agar masyarakat pesisir tetap bisa bekerja dan roda ekonomi mereka tetap berjalan,” kata Asmar.

Sementara itu, Kepala Bea dan Cukai Bengkalis, Novryansyah, menjelaskan bahwa institusinya memiliki sejumlah fungsi strategis, mulai dari pelindung masyarakat melalui pengawasan terhadap penyelundupan barang ilegal dan narkotika, pengumpul penerimaan negara, fasilitator perdagangan internasional, hingga pendukung pertumbuhan industri lokal melalui berbagai fasilitas fiskal.

Ia menegaskan, Bea dan Cukai Bengkalis pada prinsipnya siap mendukung berbagai langkah pembangunan ekonomi daerah sepanjang sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Menanggapi sejumlah aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Novryansyah menyebut pihaknya tetap mengedepankan pendekatan local wisdom atau kearifan lokal dalam menjalankan fungsi pengawasan di wilayah perbatasan.

Menurutnya, persoalan masuknya bahan pokok dari luar negeri maupun ekspor arang bakau tidak hanya berkaitan dengan aturan kepabeanan, tetapi juga melibatkan regulasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk aturan kehutanan dan perdagangan nasional.

“Kalau persoalan bisa diselesaikan di daerah akan kami bantu tuntaskan. Jika membutuhkan keputusan lebih lanjut, tentu akan kami koordinasikan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bea dan Cukai Bengkalis juga menawarkan dukungan pendampingan ekspor langsung dari Kepulauan Meranti melalui pelatihan bagi pelaku usaha dan UMKM, termasuk membantu membangun koneksi pasar antara eksportir dan importir.

Langkah itu dinilai penting untuk membuka akses pasar internasional bagi produk unggulan Meranti agar mampu bersaing secara lebih luas di tengah tantangan perdagangan global.

“Penawaran sudah ada, tinggal bagaimana menciptakan permintaannya agar aktivitas ekspor-impor dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan,” jelas Novryansyah.

Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bea Cukai Bengkalis tersebut diharapkan menjadi awal penguatan kerja sama yang lebih konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas akses perdagangan internasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, posisi strategis wilayah perbatasan, serta dukungan sinergi lintas sektor, Kepulauan Meranti dinilai memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi salah satu pusat ekonomi maritim dan perdagangan baru di pesisir timur Sumatera.