Komisi II DPRD Pekanbaru Evaluasi Kelangkaan BBM, Pertamina Diminta Benahi Distribusi dan Pasokan

PEKANBARU, Topikpublik.com – Komisi II DPRD Kota Pekanbaru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga, Pemerintah Kota Pekanbaru, dan Ombudsman RI Perwakilan Riau untuk mengusut penyebab antrean panjang serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pekanbaru.

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Pekanbaru pada Kamis (7/5/2026) tersebut menjadi forum evaluasi terhadap sistem distribusi, ketersediaan pasokan, serta mekanisme pengawasan penyaluran BBM setelah masyarakat mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar dalam beberapa hari sebelumnya.

Komisi II DPRD menilai persoalan kelangkaan BBM bukan sekadar gangguan distribusi sesaat, tetapi telah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, hingga pelayanan publik yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Zainal Arifin, didampingi Wakil Ketua Komisi II Yasser Hamidy, Sekretaris Komisi II M. Rizki Rinaldi, serta anggota Komisi II lainnya, yakni dr. Meiza Ningsih, Mona Sri Wahyuni, Jepta Sitohang, Davit Marihot Silaban, Rizky Bagus Oka, dan Fikry Raihan Ramadhana.

Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru Yulianis, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Bambang Pratama, serta jajaran Pertamina Patra Niaga.

DPRD Soroti Dampak Antrean Panjang di SPBU

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD Kota Pekanbaru menyoroti kondisi antrean panjang yang sempat terjadi hampir di seluruh SPBU di Pekanbaru sejak pertengahan April 2026.

Antrean kendaraan roda dua maupun roda empat bahkan mengular hingga ke badan jalan, menyebabkan kemacetan lalu lintas serta mengganggu aktivitas masyarakat. Tidak sedikit warga yang mengaku harus menunggu selama beberapa jam hanya untuk memperoleh BBM, baik jenis subsidi maupun nonsubsidi.

Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zainal Arifin, mengatakan DPRD merasa perlu memanggil pihak Pertamina guna memperoleh penjelasan secara menyeluruh mengenai penyebab terjadinya kelangkaan BBM sekaligus memastikan adanya langkah konkret agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Substansi kita memanggil Pertamina karena ada peristiwa kelangkaan BBM mulai tanggal 18 April lalu. Hampir semua SPBU antreannya cukup panjang, bahkan sampai berjam-jam," ujar Zainal.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa distribusi BBM tetap berjalan lancar karena ketersediaan energi menjadi kebutuhan dasar yang sangat memengaruhi aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari.

Panic Buying Jadi Salah Satu Penyebab

Berdasarkan hasil rapat, terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya antrean panjang di SPBU.

Salah satunya adalah beredarnya isu mengenai rencana kenaikan harga BBM yang memicu kepanikan masyarakat atau panic buying.

Akibat informasi tersebut, banyak masyarakat memilih mengisi penuh tangki kendaraan meskipun stok BBM yang dimiliki sebenarnya masih mencukupi.

Selain itu, DPRD juga mencatat adanya peningkatan konsumsi Pertalite setelah sebagian pengguna Pertamax Turbo beralih menggunakan BBM bersubsidi.

Perubahan pola konsumsi tersebut menyebabkan permintaan Pertalite meningkat dalam waktu singkat sehingga berdampak terhadap distribusi di sejumlah SPBU.

Komisi II DPRD juga menilai momentum libur panjang menjadi faktor lain yang turut meningkatkan konsumsi BBM di Kota Pekanbaru.

Banyak masyarakat dari luar daerah yang datang ke Pekanbaru sehingga kebutuhan bahan bakar meningkat secara signifikan dibandingkan hari-hari biasa.

"Memang ada kekurangan stok juga, ditambah saat itu libur sehingga banyak masyarakat dari luar daerah datang ke Pekanbaru dan konsumsi BBM meningkat," jelas Zainal.

DPRD Minta Pertamina Benahi Sistem Distribusi

Atas kondisi tersebut, Komisi II DPRD Kota Pekanbaru mendesak Pertamina Patra Niaga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

DPRD meminta Pertamina memperkuat pengawasan distribusi, meningkatkan kesiapan pasokan, serta menyusun langkah antisipasi menghadapi lonjakan konsumsi pada masa libur nasional maupun hari besar keagamaan.

Selain itu, DPRD juga mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara Pertamina, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Provinsi Riau, serta instansi terkait guna memastikan penyaluran BBM berjalan lancar dan tepat sasaran.

Komisi II menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat lemahnya sistem distribusi maupun kurang optimalnya mitigasi terhadap lonjakan permintaan BBM.

Pertamina Siapkan Evaluasi dan Penguatan Distribusi

Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Sales Area Riau, Hary Prasetyo, menyampaikan bahwa Pertamina akan melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM di wilayah Riau, khususnya Kota Pekanbaru.

Menurutnya, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat jaringan distribusi agar pasokan BBM ke seluruh SPBU dapat berjalan lebih optimal dan merata.

"Ada beberapa poin, salah satunya peningkatan kekuatan distribusi yang nanti akan kami evaluasi supaya pendistribusian BBM di Pekanbaru dan Riau bisa berjalan lancar," kata Hary.

Ia juga menjelaskan bahwa penambahan kuota BBM tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Pertamina karena mekanismenya harus melalui usulan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

"Untuk kuota, tentu kami membutuhkan dukungan pemerintah daerah karena yang memiliki kewenangan mengusulkan tambahan kuota BBM adalah pemerintah daerah," ujarnya.

Hoaks Kenaikan Harga BBM Picu Kepanikan

Terkait penyebab utama lonjakan antrean, Hary mengungkapkan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh beredarnya informasi yang tidak benar mengenai rencana kenaikan harga BBM subsidi menjelang 1 Mei.

Informasi tersebut membuat masyarakat melakukan pembelian BBM secara berlebihan sehingga terjadi lonjakan permintaan dalam waktu singkat.

"Yang di rumah sebenarnya tangkinya masih penuh ikut antre juga karena khawatir harga naik. Panic buying itu terjadi mulai 30 April sampai 2 Mei," jelasnya.

Menurut Hary, persoalan tersebut juga telah dibahas bersama aparat penegak hukum di Polda Riau sebagai bagian dari upaya mengantisipasi penyebaran informasi yang menyesatkan di tengah masyarakat.

Menghadapi potensi lonjakan konsumsi BBM pada masa long weekend maupun menjelang Hari Raya Iduladha, Pertamina memastikan telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna menjaga kelancaran distribusi dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

"Untuk long weekend dan Iduladha nanti sudah kami persiapkan dan menjadi atensi kami. Mudah-mudahan distribusi tidak ada kendala," tutup Hary.

Melalui rapat dengar pendapat tersebut, Komisi II DPRD Kota Pekanbaru berharap sistem distribusi BBM di Kota Pekanbaru dapat semakin optimal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami antrean panjang maupun kesulitan memperoleh bahan bakar. DPRD juga menegaskan akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap distribusi energi sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas pelayanan publik di Kota Pekanbaru.(rls)