Pemkab Siak Jawab Pandangan Fraksi DPRD Soal RPJMD 2025–2029

SIAK — TOPIKPUBLIK.COM — Pemerintah Kabupaten Siak resmi menyampaikan jawaban atas pandangan umum delapan fraksi DPRD Kabupaten Siak terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025–2029.

Rapat paripurna yang digelar di Ruang Putri Kacamayang DPRD Siak tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Siak, Laiskar Jaya, dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota dewan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, hadir mewakili Bupati Siak Afni Zulkifli untuk menyampaikan tanggapan resmi pemerintah daerah terhadap seluruh masukan, kritik, dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Apresiasi DPRD Siak atas Masukan Konstruktif untuk RPJMD 2025–2029

Wabup Syamsurizal menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD atas perhatian, pandangan, serta kontribusi konstruktif dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun mendatang. Menurutnya, seluruh pandangan tersebut menjadi landasan penting dalam penyempurnaan dokumen RPJMD Kabupaten Siak 2025–2029.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Siak atas dukungan, saran, dan pandangan yang disampaikan. Semua masukan itu sangat berarti untuk memastikan RPJMD berpihak kepada masyarakat dan mampu menjawab tantangan masa depan,” ujar Wabup Syamsurizal dalam sambutannya, Selasa (21/10/2025).

Pemerintah Siak Dorong Diversifikasi Ekonomi Daerah

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), pemerintah daerah sependapat bahwa struktur ekonomi Siak perlu diarahkan pada diversifikasi sektor unggulan agar tidak bergantung pada komoditas utama seperti migas dan kelapa sawit.

“Pemerintah Daerah berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor dan sinergi dengan para pemangku kepentingan—baik swasta, akademisi, media, maupun masyarakat—guna mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan,” tegas Syamsurizal.

Ia menambahkan, penguatan sektor ekonomi kreatif, pariwisata berbasis budaya Melayu, serta pengembangan pertanian modern menjadi bagian penting dari agenda pembangunan ekonomi hijau dan inklusif di Kabupaten Siak.

Fokus Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan, dan Kesehatan

Menjawab pandangan Golkar terkait aspek sosial dan kesejahteraan, Wabup menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan kapasitas, pendidikan vokasi, dan pelatihan kewirausahaan.

Pemerintah juga menempatkan pendidikan dan kesehatan dasar sebagai prioritas utama untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan memastikan pemerataan akses layanan publik di seluruh kecamatan.

“Kami berkomitmen agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah kota, tetapi juga menyentuh seluruh kampung. Infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan sanitasi harus dirasakan merata. Hal ini untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah dan memperkuat ekonomi rakyat,” ujarnya.

PAN Tekankan Kesejahteraan dan Penyerapan Tenaga Kerja

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyoroti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja, Pemkab Siak menegaskan komitmennya memperluas lapangan kerja, menekan angka pengangguran, serta memperkuat sektor UMKM dan wirausaha baru.

“Kami mendorong kolaborasi antara UMKM, BUMDes, koperasi, dan pelaku industri kreatif agar lebih mandiri, adaptif terhadap teknologi digital, dan berdaya saing tinggi. Ini menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang tangguh,” terang Syamsurizal.

Tanggapan terhadap Fraksi Gerindra, PDIP, PKS, NasDem, dan Lainnya

Selain itu, Wabup Syamsurizal juga menanggapi pandangan dari Fraksi Gerindra, PDIP, PKS, NasDem, Persatuan Pembangunan Rakyat, dan PKB Plus. Ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang merata dan berkualitas.

Transformasi digital, reformasi birokrasi, dan penguatan kolaborasi lintas sektor disebut menjadi fondasi utama mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif.

“Seluruh tanggapan yang kami sampaikan merupakan bentuk komitmen Pemkab Siak untuk terus menjaga sinergi eksekutif dan legislatif. Kami berharap pembahasan lanjutan RPJMD dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ucapnya.

RPJMD Siak 2025–2029, Kontrak Sosial Pembangunan Berkeadilan

Wabup Syamsurizal menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Siak.

“RPJMD ini merupakan amanah besar untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami berharap seluruh pihak terus bersinergi demi kemajuan Kabupaten Siak,” ungkapnya.

Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Siak juga menetapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RPJMD untuk membahas lebih lanjut isi Ranperda, sekaligus mengumumkan perubahan susunan keanggotaan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Siak yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan.

Pemkab Siak Mantapkan Fondasi Menuju Daerah Berdaya Saing dan Berbudaya Melayu

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak kembali menegaskan keseriusannya memperkuat fondasi perencanaan pembangunan daerah menuju Siak Hebat, Bermartabat, Berkarakter, Berbudaya Melayu, dan Berdaya Saing berbasis Ekologi.

Pemerintah menilai, keberhasilan RPJMD hanya dapat dicapai melalui kolaborasi aktif seluruh elemen masyarakat—pemerintah, legislatif, dunia usaha, akademisi, dan media—dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan.

“Semoga kerja sama yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan di masa mendatang demi kemajuan dan keberhasilan pembangunan Kabupaten Siak,” tutup Syamsurizal.