Kelangkaan Pertalite di Bagan Siapi-api, Kinerja Pemkab Rohil Disorot

ROKAN HILIR, TOPIKPUBLIK.COM – (Jumat, 27/03/2026) — Kondisi sosial dan pelayanan publik di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, belakangan ini menuai sorotan tajam. Masyarakat di sekitar Kota Bagan Siapi-api, Kecamatan Bangko, mengeluhkan situasi yang dinilai semakin memprihatinkan, terutama terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang terjadi pasca perayaan Lebaran.

Fenomena kelangkaan BBM ini tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi warga, tetapi juga memicu keresahan yang meluas. Sejumlah warga menilai, lemahnya respons dan penanganan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir menjadi salah satu faktor utama yang memperparah kondisi di lapangan.

“Situasi ini bukan lagi soal biasa, tapi sudah sangat menyulitkan kami. Aktivitas sehari-hari terganggu, bahkan untuk bekerja pun jadi terhambat,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Keluhan tersebut mencuat seiring dengan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya di SPBU yang berada di Jalan Bintang, yang saat ini menjadi satu-satunya titik pengisian BBM yang aktif melayani masyarakat secara optimal. Sementara itu, SPBU Batu 04 yang sebelumnya menjadi alternatif, dilaporkan tidak beroperasi, sehingga memperparah penumpukan antrean.

Pantauan di lapangan menunjukkan, antrean kendaraan mengular hingga memakan badan jalan, bahkan warga harus menunggu berjam-jam demi mendapatkan BBM jenis Pertalite. Kondisi ini turut berdampak pada kelancaran lalu lintas serta menimbulkan potensi gangguan ketertiban umum.

“Terpaksa kami harus antre lama, bisa sampai berjam-jam. SPBU Batu 04 tutup, minyak eceran juga tidak ada. Kami jadi bingung harus mengadu ke mana. Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, tentu sangat memberatkan masyarakat kecil,” ujar warga lainnya.

Di sisi lain, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Rokan Hilir juga turut menjadi sorotan. Masyarakat menilai, keberadaan BUMD belum memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi krisis distribusi BBM yang terjadi. Padahal, BUMD diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan kebutuhan vital masyarakat.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa struktur komisaris dan direksi BUMD telah diperbarui. Namun demikian, perubahan tersebut dinilai belum menunjukkan dampak nyata di tengah masyarakat. Bahkan, penutupan SPBU milik pemerintah daerah di Batu 04 justru memperkuat anggapan publik bahwa pengelolaan sektor energi di daerah tersebut belum berjalan optimal.

Sejumlah kalangan menilai, situasi ini menjadi cerminan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat terkait di lingkungan Pemkab Rokan Hilir. Koordinasi lintas sektor, pengawasan distribusi BBM, serta respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat dinilai harus segera ditingkatkan guna mencegah dampak yang lebih luas.

Kelangkaan BBM Pertalite di Bagan Siapi-api bukan hanya persoalan teknis distribusi, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Jika tidak segera ditangani secara serius dan terukur, kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu gejolak sosial yang lebih besar serta menurunkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Rokan Hilir.

Masyarakat berharap, pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dan solutif, termasuk memastikan kembali operasional SPBU yang tutup, memperkuat peran BUMD, serta menjamin ketersediaan BBM yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

Reporter: Panca Sitepu