Presiden Prabowo Subianto Akan Berpidato di Sidang Umum ke-80 PBB, Mengulang Jejak Diplomasi Sang Ayah Prof. Sumitro Djojohadikusumo

JAKARTA – TOPIKPUBLIK.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dipastikan akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 23 September 2025. Kehadiran Presiden Prabowo di forum diplomasi tertinggi dunia ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan menjadi momen bersejarah yang mengulang jejak perjuangan diplomasi sang ayah, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo.

Menurut pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dr. Dino Patti Djalal, pidato Presiden Prabowo akan menjadi kelanjutan tradisi keluarga yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah diplomasi Indonesia. “Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme dan menjaga perdamaian global,” ujar mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI itu.

Sejarah mencatat, Prof. Sumitro Djojohadikusumo pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada periode 1948–1949, masa-masa krusial bagi perjuangan bangsa mempertahankan kedaulatan. Salah satu kiprah diplomasi monumental Prof. Sumitro adalah memorandum dari Kantor Perwakilan RI di PBB yang ditujukan kepada Pejabat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Robert A. Lovett. Memorandum itu kemudian dimuat di The New York Times pada 21 Desember 1948, yang secara tegas mengecam agresi militer Belanda sebagai ancaman serius bagi ketertiban dunia.

Dalam dokumen itu, agresi militer Belanda dinilai melanggar Perjanjian Renville, mencederai proses perundingan Indonesia-Belanda, sekaligus melemahkan legitimasi PBB sebagai penjaga perdamaian internasional. Tidak berhenti di jalur diplomasi formal, Prof. Sumitro juga melakukan pendekatan strategis ke berbagai negara Asia. Pada pertemuan di India, Januari 1949, ia berhasil menggalang solidaritas negara-negara Asia untuk menekan Belanda agar menghentikan agresi serta membebaskan para pemimpin Republik yang ditawan.

Perjuangan diplomasi itu akhirnya mencapai puncaknya ketika Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada Desember 1949. Setahun kemudian, tepat 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat resmi melebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dino menilai, kehadiran Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB kali ini berpotensi memberi warna baru di tengah merosotnya semangat multilateralisme global. “Multilateralisme di banyak kawasan kini sedang dalam kondisi terpuruk. Kehadiran Presiden Prabowo bisa memberi angin segar dan meneguhkan peran Indonesia sebagai jembatan dialog internasional,” ungkap Dino.

Senada dengan itu, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hamdan Hamedan, menekankan arti penting pidato Presiden Prabowo di forum global tersebut. Ia menyebut, Presiden Indonesia dijadwalkan berbicara di urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat.

“Momentum ini sangat strategis. Pada saat ruangan Sidang PBB penuh, perhatian dunia akan tertuju, dan pesan yang disampaikan Presiden Prabowo berpotensi membentuk nada serta arah diskusi utama dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB,” ujar Hamdan di Jakarta, Jumat (19/9).

Lebih jauh, Hamdan menegaskan, pidato Presiden Prabowo akan menjadi panggung besar untuk menunjukkan posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Setelah hampir 10 tahun absen, seorang Presiden Indonesia kembali berbicara langsung di podium Sidang Umum PBB.

“Ini adalah penampilan perdana Presiden Prabowo Subianto sekaligus momentum penting yang menegaskan Indonesia sebagai bangsa besar. Kehadiran ini memperlihatkan komitmen Indonesia dalam memperkuat multilateralisme, memperjuangkan perdamaian dunia, serta berperan aktif di garis depan diplomasi internasional,” pungkas Hamdan.