Krisis Pemerintahan Rokan Hilir: PJ Sekda Diduga Bungkam di Tengah Kekacauan Pemkab

TOPIKPUBLIK.COM - ROKAN HILIR, Jumat 13 Juni 2025 - Situasi roda pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) kian menjadi sorotan publik dan terus dipantau ketat oleh pilar keempat demokrasi, yakni media massa, sebagai bagian dari kontrol sosial dalam pembangunan nasional. Pasalnya, sederet persoalan yang membelit Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tak kunjung menemukan titik terang, bahkan terkesan dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi konkret.

Hingga hari ini, keluhan masyarakat terhadap kinerja Pemkab Rokan Hilir masih menggema luas di berbagai lini media, baik media sosial maupun media pemberitaan daring. Ketidakpuasan publik terus menguat seiring dengan fakta lapangan yang menunjukkan bahwa berbagai persoalan mendasar, seperti Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum juga dibayarkan, gaji tenaga honorer yang tersendat, serta stagnasi pembangunan infrastruktur fisik yang diduga mengalami kemacetan total, belum juga mendapatkan penanganan yang jelas dari pemerintah daerah.

Kondisi tersebut makin diperparah oleh lambannya pergerakan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang hingga kini diduga kuat tidak mampu menjalankan fungsi kelembagaannya secara optimal akibat tidak adanya kejelasan alokasi anggaran dari pemerintah daerah. Hal ini berdampak langsung terhadap tersendatnya jalannya roda pemerintahan di Rokan Hilir secara menyeluruh.

Melihat situasi yang terjadi, banyak kalangan menilai bahwa pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir berada dalam kondisi darurat tata kelola. Rangkaian persoalan yang tak terselesaikan ini memunculkan anggapan bahwa struktur pemerintahan daerah telah mengalami disfungsi sistemik hingga menuju titik porak-poranda. Ketiadaan respons konkret dari pucuk pimpinan daerah pun dinilai sebagai cerminan lemahnya tanggung jawab birokrasi terhadap publik.

Ironisnya, hingga saat ini, Pejabat Pelaksana Harian (PJ) Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, H. Fery, diduga bungkam dan enggan memberikan keterangan resmi kepada publik, meskipun telah dikonfirmasi secara langsung melalui aplikasi WhatsApp. Diamnya pejabat strategis di lingkungan Pemkab Rohil ini menambah panjang daftar keprihatinan masyarakat terhadap kondisi pemerintahan yang kini dinilai nyaris lumpuh total.

Sebelumnya, H. Fery sempat mengarahkan awak media untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala BPKAD Rokan Hilir. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun pernyataan terbuka dari PJ Sekda Rokan Hilir yang dapat menjelaskan akar permasalahan serta langkah penanganan dari krisis birokrasi yang sedang melanda.

Ketiadaan transparansi dan minimnya komunikasi publik dari unsur pimpinan daerah, semakin menegaskan bahwa Pemkab Rokan Hilir tengah berada dalam situasi krisis legitimasi dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Belum adanya kepastian solusi atas sederet masalah tersebut juga menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir.

Hingga kini, belum ada kejelasan dari pihak Pemkab Rokan Hilir terkait arah penyelesaian atas persoalan yang tengah melilit struktur pemerintahannya. Masyarakat pun menantikan langkah nyata dan transparan, bukan sekadar pernyataan normatif yang tidak menjawab keresahan publik. Apakah Pemkab Rokan Hilir masih memiliki kemampuan dan kemauan untuk keluar dari krisis ini? Waktu yang akan menjawab.