Polemik TKBM Sungai Sembilan Dumai, Masyarakat Desak KSOP Bersikap Adil

DUMAI, TOPIKPUBLIK.COM — Polemik terkait keberadaan dan aktivitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, hingga kini dinilai belum menemukan titik penyelesaian yang jelas. Situasi tersebut memicu keresahan di tengah masyarakat, khususnya para pekerja pelabuhan dan warga tempatan yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonomi mereka dari aktivitas kawasan industri dan kepelabuhanan.

Melihat kondisi yang terus berkembang dan berpotensi menimbulkan gesekan sosial, gabungan Kerukunan Masyarakat Pemuda Tujuh Suku Kecamatan Sungai Sembilan menyampaikan pernyataan sikap terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai.

Masyarakat menegaskan tidak akan tinggal diam terhadap persoalan yang menyangkut hak hidup pekerja lokal dan keberlangsungan ekonomi warga Sungai Sembilan. Sebab, persoalan TKBM bukan sekadar urusan administrasi maupun legalitas kelembagaan, melainkan menyangkut sejarah panjang perjuangan masyarakat tempatan dalam mendukung lahirnya kawasan industri dan pelabuhan di wilayah tersebut.

“Persoalan ini menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Banyak keluarga menggantungkan harapan dari pekerjaan di sektor bongkar muat pelabuhan. Karena itu, kami berharap seluruh pihak dapat mengedepankan keadilan dan menjaga kondusivitas daerah,” tegas Marjohan dalam pernyataan sikapnya.

Sejarah Panjang Perjuangan Masyarakat Sungai Sembilan

Masyarakat mengingatkan bahwa Sungai Sembilan dulunya merupakan salah satu wilayah yang tergolong terisolir di Kota Dumai. Pada masa itu, mayoritas warga hidup dari sektor tradisional seperti nelayan, petani, dan pekebun dengan keterbatasan infrastruktur, akses pembangunan, hingga minimnya lapangan pekerjaan.

Perubahan mulai terjadi ketika kawasan industri dan aktivitas pelabuhan mulai berkembang di wilayah tersebut. Kehadiran perusahaan dinilai membawa dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar, sekaligus membuka peluang kerja bagi warga tempatan.

Namun demikian, perkembangan industri di Sungai Sembilan disebut tidak lahir begitu saja tanpa keterlibatan masyarakat. Warga lokal memiliki kontribusi besar dalam mendukung proses pembangunan kawasan industri, mulai dari dukungan sosial, penyediaan lahan, hingga menjaga stabilitas lingkungan di sekitar perusahaan.

“Perusahaan dapat berdiri dan berkembang di Sungai Sembilan bukan semata karena legalitas administrasi, tetapi juga karena adanya dukungan masyarakat yang rela berkorban demi pembangunan daerah,” lanjutnya.

Dalam prosesnya, masyarakat disebut turut mendukung tahapan perizinan perusahaan, pembahasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga berbagai kesepakatan sosial antara perusahaan dengan warga sekitar. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang menyediakan, menjual, maupun melepaskan lahan milik mereka demi mendukung pembangunan kawasan industri dan pelabuhan.

Masyarakat Lokal Dinilai Memiliki Hak Moral dan Historis

Atas dasar sejarah tersebut, masyarakat menilai keberadaan warga tempatan sebagai bagian dari tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan memiliki legitimasi sosial, moral, dan historis yang kuat.

Selama ini, masyarakat Sungai Sembilan juga disebut terus menjaga hubungan baik dengan perusahaan serta ikut menciptakan suasana aman dan kondusif di lingkungan industri. Karena itu, masyarakat berharap persoalan TKBM tidak dipandang semata-mata dari aspek aturan administratif, tetapi juga mempertimbangkan nilai perjuangan masyarakat lokal yang telah menjadi bagian dari pertumbuhan kawasan industri di Dumai.

Gabungan Kerukunan Masyarakat Pemuda Tujuh Suku Sungai Sembilan meminta Kepala KSOP Kelas I Dumai agar tidak berpihak kepada salah satu koperasi tertentu dalam menyikapi persoalan TKBM yang berkembang saat ini.

Menurut mereka, langkah paling penting saat ini adalah menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya benturan antarwarga yang dapat mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat di Kota Dumai.

Seruan Menjaga Kondusivitas Kota Dumai

Melalui pernyataan sikap tersebut, masyarakat juga meminta Pemerintah Kota Dumai, DPRD Kota Dumai, aparat penegak hukum, lembaga adat, serta seluruh pihak terkait agar dapat mengambil langkah bijaksana dan adil dalam menyelesaikan polemik TKBM di Sungai Sembilan.

Mereka berharap penyelesaian persoalan dilakukan melalui dialog yang mengedepankan musyawarah, menghormati sejarah masyarakat lokal, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas demi menjaga persatuan dan stabilitas daerah.

“Jangan sampai persoalan ini memecah persaudaraan masyarakat. Kota Dumai harus tetap aman, kondusif, dan seluruh pihak wajib menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok tertentu,” tutup pernyataan tersebut.

Polemik TKBM di Sungai Sembilan kini menjadi perhatian publik karena dinilai tidak hanya menyangkut persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga berkaitan erat dengan hak sosial masyarakat lokal, sejarah pembangunan kawasan industri, serta keberlangsungan ekonomi warga di wilayah pesisir Kota Dumai.