Netanyahu ke AS, Israel Ancam Bunuh Pemimpin Hamas di Luar Negeri

TOPIKPUBLIK.COM - TIMUR TENGAH — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas menyusul ancaman terbuka dari Israel untuk membunuh para pemimpin senior Hamas yang bermukim di luar negeri. Eskalasi ini mencuat seiring rencana kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih pekan depan—momen yang diyakini akan menjadi panggung baru untuk pengukuhan strategi militer lintas batas Israel.

Di tengah inisiatif diplomasi Amerika Serikat (AS) yang tengah mendorong terwujudnya gencatan senjata baru di Jalur Gaza, muncul laporan intelijen yang mengindikasikan bahwa Tel Aviv sedang merancang serangkaian operasi pembunuhan terarah terhadap tokoh-tokoh kunci Hamas di wilayah diaspora seperti Aljazair, Lebanon, hingga Qatar—yang selama ini menjadi tempat suaka politik bagi kepemimpinan eksil kelompok perlawanan tersebut.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bahkan secara terang-terangan menyebut nama Khalil al-Hayya, anggota senior Biro Politik Hamas yang kini tinggal di Doha, Qatar, sebagai target eksekusi. Selain Hayya, komandan militer Hamas di Gaza, Izz al-Din al-Haddad, juga masuk dalam daftar prioritas pembunuhan.

Laporan investigatif media Israel Maariv mengungkapkan bahwa pemerintah Israel telah menyusun kill list (daftar pembunuhan) yang mencakup tokoh-tokoh penting seperti Osama Hamdan (eks juru bicara Hamas berbasis di Lebanon) dan Sami Abu Zuhri (perwakilan Hamas di Aljazair). Daftar ini merupakan bagian dari strategi ofensif baru Tel Aviv yang memperluas cakupan serangan dari jalur militer ke diplomatik internasional.

Eksodus Kepemimpinan Hamas dan Dinamika Diplomatik

Sejak meninggalkan Damaskus pada 2012 akibat konflik dengan rezim Bashar al-Assad, struktur politik Hamas menyebar ke berbagai negara Timur Tengah. Qatar kemudian menjadi basis utama eksil Hamas, setelah pada 2011 Presiden AS saat itu, Barack Obama, secara khusus meminta Doha untuk memberikan perlindungan terhadap para pemimpinnya.

Hamas juga sempat membuka kantor di Kairo, Mesir, dan intens menjalin komunikasi dengan Turki. Namun keberadaan para pemimpin Hamas di negara-negara tersebut kerap dibalut kerahasiaan, menyusul tekanan geopolitik dan ancaman keamanan dari Israel.

Menurut laporan harian The Times, Qatar baru-baru ini memerintahkan sejumlah tokoh Hamas, termasuk Khalil al-Hayya, untuk menyerahkan senjata pribadi mereka. Perintah ini diyakini sebagai bagian dari upaya Doha menjaga keseimbangan politik dan menghindari tekanan dari Tel Aviv dan Washington. Nama-nama lain seperti Muhammad Ismail Darwish (Ketua Dewan Syura Hamas) dan Zaher Jabareen (anggota Biro Politik Hamas) juga dikabarkan masuk dalam daftar yang diperintahkan menyerahkan senjata—meski belum ada konfirmasi independen atas laporan ini.

Qatar, Sekutu AS yang Jadi Dilema Strategis

Apabila Israel benar-benar melancarkan operasi pembunuhan di wilayah Qatar, dampaknya akan jauh melampaui batas militer biasa. Negara Teluk tersebut adalah sekutu utama AS di kawasan, sekaligus tuan rumah pangkalan militer al-Udeid yang menjadi markas CENTCOM—pusat komando strategis militer Amerika di Timur Tengah.

Serangan semacam itu bukan hanya berisiko memicu ketegangan bilateral dengan Qatar, tetapi juga menimbulkan krisis diplomatik antara Israel dan AS. Terlebih, al-Udeid sempat menjadi target serangan balasan Iran bulan lalu, menyusul aksi pengeboman Israel terhadap fasilitas nuklir Teheran yang didukung logistik AS.

Laporan dari Middle East Eye menyebutkan bahwa sejumlah aset militer AS telah dipindahkan dari Qatar ke Arab Saudi demi menghindari potensi ancaman yang lebih luas. Kondisi ini memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas militer dan politik kawasan dalam bayang-bayang konflik yang tak kunjung reda.

Benjamin Netanyahu: Simbol Serangan dari AS

Dalam lintasan sejarahnya, Netanyahu kerap menjadikan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat sebagai momen untuk meluncurkan serangan militer simbolik. Pola ini diyakini sebagai bentuk sinyal kekuatan bahwa tangan panjang Israel bisa menjangkau musuh di mana pun mereka berada.

September 2024 menjadi catatan kelam bagi Hizbullah, ketika hanya beberapa jam usai pidato Netanyahu di Sidang Umum PBB, Israel mengeksekusi pemimpin kelompok itu, Hassan Nasrallah. Bahkan, foto Netanyahu sedang memberi instruksi dari kantor di New York dirilis secara resmi untuk menegaskan kontrol operasionalnya.

Juli 2024, giliran Ismail Haniyeh—tokoh senior Hamas—dibunuh di Teheran, tepat seminggu setelah Netanyahu berbicara di Kongres AS. Rentetan pembunuhan ini bukan hanya memperlihatkan keberanian operasi Israel, tetapi juga menggambarkan keberpihakan simbolik AS yang diselubungi diplomasi.

Sejak Oktober 2023, puluhan tokoh militer Hamas telah tewas dalam operasi intensif Israel. Termasuk Muhammad Sinwar, mantan komandan Brigade al-Qassam. Namun target paling dicari adalah Yahya Sinwar, otak utama serangan 7 Oktober ke wilayah selatan Israel. Ia akhirnya tewas dalam kontak senjata di Rafah, Oktober 2024, setelah satu tahun pencarian intensif yang didukung penuh oleh intelijen AS.

Gencatan Senjata di Tengah Badai

Di tengah operasi pembunuhan global tersebut, pemerintahan AS di bawah Donald Trump mendorong gencatan senjata baru berdurasi 60 hari di Gaza. Namun, keraguan publik mencuat karena dalam draf kesepakatan tersebut dilaporkan ada “surat rahasia” dari AS yang memberi izin Israel untuk melanjutkan operasi militer kapan pun dibutuhkan.

Hal ini mengingatkan pada kegagalan gencatan Januari 2025, yang runtuh hanya dalam dua bulan karena agresi sepihak Israel.

Sumber diplomatik Arab kepada The Times of Israel menyatakan bahwa pembahasan gencatan masih menemui hambatan serius, terutama pada mekanisme distribusi bantuan kemanusiaan yang kini dikelola oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF)—badan baru hasil kesepakatan AS-Israel.

Hamas menolak mekanisme ini dan menuntut pengembalian koordinasi kepada PBB, seperti sebelum blokade total diberlakukan.

Krisis Kemanusiaan Memburuk

Penolakan Hamas terhadap GHF juga mendapatkan dukungan luas dari komunitas internasional. Lebih dari 170 LSM global menyerukan agar sistem distribusi yang mereka sebut “mematikan” itu segera dihentikan.

Sejak GHF mulai beroperasi pada Mei 2025, lebih dari 580 warga Palestina tewas dan lebih dari 4.200 terluka saat mencoba mengakses bantuan makanan dan obat-obatan. Situasi ini menciptakan dilema etis dan politik yang makin dalam.

Data dari lembaga HAM internasional menunjukkan bahwa sejak pecahnya perang besar Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 56.000 warga Palestina telah terbunuh—sebagian besar adalah anak-anak, perempuan, dan tenaga medis.

Konflik yang terus bereskalasi ini mengindikasikan kegagalan komunitas internasional dalam meredam ambisi militer Israel dan mendesak gencatan senjata yang adil serta permanen.