Pemkab Inhu Jemput Dukungan Pusat untuk Infrastruktur dan DBH Sawit

INHU, TOPIKPUBLIK.COM – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) terus menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat. Komitmen tersebut terlihat dalam kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto, yang disambut langsung oleh Wakil Bupati Inhu, Hendrizal, di Ruang Kerja Wakil Bupati Inhu, Jumat (22/5/2026).

Pertemuan strategis tersebut bukan sekadar agenda seremonial ataupun silaturahmi kelembagaan semata. Lebih dari itu, momentum ini menjadi ruang diskusi penting dalam membahas langkah konkret percepatan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu, mulai dari optimalisasi pengelolaan anggaran daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga perjuangan memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat demi menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam dialog yang berlangsung hangat dan konstruktif itu, Wakil Bupati Hendrizal secara terbuka menyoroti kondisi infrastruktur jalan kabupaten yang hingga kini masih membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang layak menjadi faktor fundamental dalam mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, distribusi hasil perkebunan, hingga konektivitas antarwilayah di Kabupaten Inhu.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Inhu saat ini tengah bergerak aktif melakukan berbagai langkah strategis, termasuk melaksanakan roadshow ke sejumlah kementerian di Jakarta guna memperjuangkan program-program pembangunan prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Saat ini Pemerintah Kabupaten Inhu juga tengah melakukan roadshow ke sejumlah kementerian di Jakarta untuk memperjuangkan berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Hendrizal.

Menurutnya, percepatan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah semata. Dibutuhkan dukungan dan kolaborasi nyata dari pemerintah pusat agar pemerataan pembangunan dapat berjalan optimal, terutama di daerah yang memiliki tantangan geografis dan kebutuhan infrastruktur cukup besar seperti Kabupaten Indragiri Hulu.

Selain membahas pembangunan fisik, pertemuan tersebut juga menjadi wadah pertukaran gagasan terkait strategi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hendrizal menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan yang diberikan oleh DJPb Riau, yang dinilainya sangat penting dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan berbagai masukan yang diberikan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus konsisten mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Riau, Adnan Wimbyarto, menekankan pentingnya penyusunan proposal pembangunan yang matang, terukur, dan memiliki indikator manfaat yang jelas bagi masyarakat. Menurutnya, kualitas proposal menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan peluang daerah memperoleh dukungan anggaran dari kementerian maupun pemerintah pusat.

Ia menjelaskan bahwa setiap usulan program pembangunan harus mampu menggambarkan dampak nyata yang akan dirasakan masyarakat, baik dari sisi peningkatan ekonomi, pelayanan publik, maupun penguatan infrastruktur daerah.

“Proposal yang diajukan harus memiliki indikator manfaat yang jelas, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat agar memiliki peluang lebih besar mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” jelas Adnan.

Tak hanya itu, Adnan juga menyoroti pentingnya formulasi yang lebih adil dan proporsional dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sawit. Menurutnya, daerah penghasil sawit seperti Kabupaten Indragiri Hulu layak memperoleh alokasi yang lebih optimal guna menopang kebutuhan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah.

Isu DBH sawit sendiri selama ini menjadi perhatian berbagai daerah penghasil di Indonesia, mengingat kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian nasional sangat besar. Namun di sisi lain, daerah penghasil juga menghadapi tantangan infrastruktur, lingkungan, dan sosial yang membutuhkan dukungan pembiayaan memadai.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Inhu berharap adanya formulasi kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah penghasil agar pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

Pertemuan antara Pemkab Inhu dan Kanwil DJPb Riau tersebut diharapkan menjadi langkah awal yang semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih nyata bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu.

Dengan semangat sinergi dan komitmen bersama, Kabupaten Inhu kini terus bergerak memperjuangkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab harapan masyarakat di tengah tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.