NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI Imbas Pernyataan Kontroversial

TOPIKPUBLIK.COM – Dinamika politik nasional kembali memanas setelah Partai NasDem secara resmi menonaktifkan dua kadernya yang duduk di DPR RI, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim, pada Minggu (31/8/2025).

Hermawi menegaskan, langkah tegas ini diambil karena pernyataan keduanya dinilai telah menyimpang dari garis perjuangan partai serta mencederai hati rakyat. “Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem,” kata Hermawi dalam keterangan resminya.

Menurut Hermawi, kerja-kerja politik NasDem selalu bertumpu pada aspirasi masyarakat, bukan pada kepentingan pribadi kader. Ia menyebut, dalam memperjuangkan aspirasi bangsa, tidak boleh ada sikap atau ucapan dari wakil rakyat yang justru melukai publik.

“Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari wakil rakyat, khususnya Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, yang menyinggung dan mencederai perasaan rakyat,” ujarnya.

NasDem Tegas Nonaktifkan Sahroni dan Nafa

Setelah menerima berbagai masukan dari masyarakat, DPP Partai NasDem akhirnya mengambil keputusan penting. Terhitung Senin, 1 September 2025, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach resmi dinonaktifkan dari keanggotaan Fraksi NasDem di DPR RI.

“Terhitung sejak Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” tegas Hermawi.

Pernyataan Sahroni yang Picu Kemarahan Publik

Ahmad Sahroni, politisi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR, menjadi sorotan tajam publik usai melontarkan pernyataan kasar. Ia menyebut wacana pembubaran DPR RI datang dari “orang dengan mental paling tolol”.

“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia,” ujar Sahroni dalam sebuah acara di Sumatra Utara, Jumat (22/8/2025).

Tak berhenti di situ, Sahroni juga sempat membuat publik kian geram saat menyatakan dukungannya agar Polda Metro Jaya menangkap massa aksi penolak kenaikan tunjangan DPR RI, meskipun pelakunya masih di bawah umur.

“Premanisme di republik ini enggak boleh ada, sekalipun di bawah umur, penjarakan. Jangan semau-maunya di republik ini,” tegas Sahroni, Selasa (26/8/2025).

Pernyataan tersebut dianggap tidak sensitif terhadap situasi sosial politik yang tengah memanas, dan menambah gelombang kemarahan publik terhadap DPR RI.

Nafa Urbach dan Kontroversi Tunjangan DPR

Sementara itu, Nafa Urbach juga menjadi bulan-bulanan publik usai membela tunjangan perumahan fantastis bagi anggota DPR RI. Ia menilai wajar adanya tunjangan Rp 50 juta, dengan alasan harga rumah di sekitar Senayan, Jakarta Pusat, sangat tinggi.

“Saya saja yang tinggalnya di Bintaro, macetnya luar biasa,” ucap Nafa yang justru memantik kritik tajam masyarakat.

Pernyataan ini dianggap publik sebagai bentuk ketidakpekaan seorang wakil rakyat terhadap kesulitan ekonomi rakyat kecil, terlebih di tengah situasi harga kebutuhan pokok yang terus melonjak.

Gelombang Protes Publik dan Langkah Tegas Partai

Rumah Sahroni dan Nafa bahkan sempat didatangi massa sebagai bentuk protes. Situasi ini menggambarkan bagaimana kekecewaan rakyat telah mencapai puncaknya.

Di sisi lain, berbagai organisasi masyarakat sipil hingga akademisi menilai langkah Partai NasDem menonaktifkan kedua kader tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik. NasDem dianggap berusaha merespons aspirasi rakyat sekaligus menjaga marwah partai.

Analisis Politik: Pesan Penting dari Kasus Sahroni dan Nafa

Kasus penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach menandai semakin tingginya tuntutan publik agar wakil rakyat berhati-hati dalam bersikap dan berucap. Gelombang kritik masyarakat membuktikan bahwa kepekaan sosial dan politik adalah syarat mutlak bagi politisi.

Bagi NasDem, keputusan ini bisa menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas partai di tengah tekanan publik. Namun, bagi Sahroni dan Nafa, ini menjadi pelajaran pahit bahwa satu ucapan dapat berimplikasi besar terhadap karier politik.